Kepala Kemenkumham Jateng audiensi dengan Pj. Gubernur Jateng
Selasa, 21 November 2023 13:38 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto (ketiga dari kanan) beraudiensi dengan Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (21/11). Dok. Kemenkumham Jateng
Semarang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto beraudiensi dengan Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (21/11).
Pada kesempatan tersebut, Tejo didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan pejabat administrasi, sementara Pj. Gubernur didampingi Kepala Biro Hukum Iwanuddin Iskandar.
Selain dalam rangka perkenalan, dalam kunjungan tersebut Kakanwil berkesempatan menyampaikan tugas dan fungsi (tusi) serta capaian-capaian yang telah diraih bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Di kabupaten dan kota kita sudah melakukan langkah-langkah hukum dan HAM, kita punya (kurang lebih) 250 paralegal, nantinya para lurah dan kepala desa menjadi ujung tombak," ujar Tejo mengawali perbincangan.
Kakanwil juga menyampaikan terkait
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dan harmonisasi peraturan daerah.
"Pemantapan konsepsi hukum agar peraturan daerah bisa diterima masyarakat melalui harmonisasi," lanjutnya.
Selain masalah hukum di daerah, Kakanwil juga membahas hal yang lebih teknis seperti pengawasan orang asing dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi para pelaku usaha di Jawa Tengah.
"Kita juga mendukung pelaku ekonomi, ada perlindungan KI, yang melindungi value dari pelaku usaha tersebut,"
"Indikasi geografis sebagai bagian dari KI akan menjadi motor penggerak di 2024 nanti, salah satunya di Jateng ada batik Lasem (yang merupakan) gabungan dari seni keanekaragaman, dan ini sudah ada perlindungannya," papar Tejo.
"Selain itu kita punya Timpora, yang melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain," terang Kakanwil menambahkan
Pj Gubernur Nana Sudjana menanggapi baik apa yang telah disampaikan oleh Tejo. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu berharap kerja sama yang sudah terjalin baik bisa ditingkatkan ke depannya.
"Terima kasih atas kehadirannya, selama ini memang kami dengan Kemenkumham selalu dekat,"
"Saya minta kerja sama ke depannya, saya harapkan koordinasi kita ke depan tambah baik," ujar Nana Sudjana.
Selain itu Kakanwil Tejo juga melaporkan bahwasanya telah terjalin kolaborasi antarkabupaten dan kota dengan jajaran Kumham Jateng terkait penekanan angka TBC di dalam Lapas dan Rutan.
Disana Kumham Jateng dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di masing-masing wilayah.
Dan terakhir sebelum menutup audiensi, Tejo meminta suport dari Pj. Gubernur bahwasanya akan dilakukan pembentukan Gugus Depan Bisnis dan HAM di Jawa Tengah yang mana hal ini menjadi strategi nasional dalam mendorong iklim bisnis yang ramah HAM.
"Dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan pembentukan bisnis dan HAM, mohon support dari Pak Pj Gubernur," kata Kakanwil sebelum berpamitan.
Turut mendampingi para Pimti dalam audiensi tersebut Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal, Kabid Pelayanan Tahanan Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran, Jefri Purnama, Kabid Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kasubag Humas RB TI Hazmi Saefi, dan Kasubid Pemajuan HAM Moh. Hawary Dahlan. ***
Pada kesempatan tersebut, Tejo didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan pejabat administrasi, sementara Pj. Gubernur didampingi Kepala Biro Hukum Iwanuddin Iskandar.
Selain dalam rangka perkenalan, dalam kunjungan tersebut Kakanwil berkesempatan menyampaikan tugas dan fungsi (tusi) serta capaian-capaian yang telah diraih bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Di kabupaten dan kota kita sudah melakukan langkah-langkah hukum dan HAM, kita punya (kurang lebih) 250 paralegal, nantinya para lurah dan kepala desa menjadi ujung tombak," ujar Tejo mengawali perbincangan.
Kakanwil juga menyampaikan terkait
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dan harmonisasi peraturan daerah.
"Pemantapan konsepsi hukum agar peraturan daerah bisa diterima masyarakat melalui harmonisasi," lanjutnya.
Selain masalah hukum di daerah, Kakanwil juga membahas hal yang lebih teknis seperti pengawasan orang asing dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi para pelaku usaha di Jawa Tengah.
"Kita juga mendukung pelaku ekonomi, ada perlindungan KI, yang melindungi value dari pelaku usaha tersebut,"
"Indikasi geografis sebagai bagian dari KI akan menjadi motor penggerak di 2024 nanti, salah satunya di Jateng ada batik Lasem (yang merupakan) gabungan dari seni keanekaragaman, dan ini sudah ada perlindungannya," papar Tejo.
"Selain itu kita punya Timpora, yang melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain," terang Kakanwil menambahkan
Pj Gubernur Nana Sudjana menanggapi baik apa yang telah disampaikan oleh Tejo. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu berharap kerja sama yang sudah terjalin baik bisa ditingkatkan ke depannya.
"Terima kasih atas kehadirannya, selama ini memang kami dengan Kemenkumham selalu dekat,"
"Saya minta kerja sama ke depannya, saya harapkan koordinasi kita ke depan tambah baik," ujar Nana Sudjana.
Selain itu Kakanwil Tejo juga melaporkan bahwasanya telah terjalin kolaborasi antarkabupaten dan kota dengan jajaran Kumham Jateng terkait penekanan angka TBC di dalam Lapas dan Rutan.
Disana Kumham Jateng dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di masing-masing wilayah.
Dan terakhir sebelum menutup audiensi, Tejo meminta suport dari Pj. Gubernur bahwasanya akan dilakukan pembentukan Gugus Depan Bisnis dan HAM di Jawa Tengah yang mana hal ini menjadi strategi nasional dalam mendorong iklim bisnis yang ramah HAM.
"Dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan pembentukan bisnis dan HAM, mohon support dari Pak Pj Gubernur," kata Kakanwil sebelum berpamitan.
Turut mendampingi para Pimti dalam audiensi tersebut Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal, Kabid Pelayanan Tahanan Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran, Jefri Purnama, Kabid Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kasubag Humas RB TI Hazmi Saefi, dan Kasubid Pemajuan HAM Moh. Hawary Dahlan. ***
Pewarta : ksm
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Hukum dan Kriminal
Lihat Juga
Kos-kosan di Kelurahan Mewek Purbalingga jadi lokasi prostitusi daring, polisi tangkap dua orang
13 November 2024 15:16 WIB