Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie meminta sebanyak 503 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru saja menerima surat pengangkatan, untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.
"Selain berkinerja, PPPK juga harus disiplin, loyal, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai ASN Pemkab Kudus," ujarnya saat memberikan arahan dalam penyerahan surat keputusan (SK) Bupati Kudus terkait pengangkatan PPPK, di Kudus, Jumat.
Ia berharap para PPPK dapat bekerja dengan lebih baik di masing-masing unit penempatannya.
Selain itu, imbuh dia, PPPK juga harus bisa menunjukkan dedikasi dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
"Selain berkinerja, PPPK juga harus disiplin, loyal, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai ASN Pemkab Kudus," ujarnya saat memberikan arahan dalam penyerahan surat keputusan (SK) Bupati Kudus terkait pengangkatan PPPK, di Kudus, Jumat.
Ia berharap para PPPK dapat bekerja dengan lebih baik di masing-masing unit penempatannya.
Selain itu, imbuh dia, PPPK juga harus bisa menunjukkan dedikasi dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
"Pahami posisi anda nanti, sehingga nantinya bisa bekerja secara profesional dan inovatif sebagai upaya pemerintah memberikan layanan publik yang prima," ujarnya.
Pelaksana harian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus Rudy Hermawan mengungkapkan bahwa 503 PPPK itu meliputi tenaga guru, teknis, dan kesehatan.
Untuk jumlah tenaga guru, kata dia, sebanyak 340 orang, tenaga teknis sebanyak 79 orang, dan tenaga kesehatan berjumlah 84 orang.
Pelaksana harian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus Rudy Hermawan mengungkapkan bahwa 503 PPPK itu meliputi tenaga guru, teknis, dan kesehatan.
Untuk jumlah tenaga guru, kata dia, sebanyak 340 orang, tenaga teknis sebanyak 79 orang, dan tenaga kesehatan berjumlah 84 orang.
Nantinya, imbuh dia, masing-masing PPPK diminta menandatangani perjanjian kerja. Kemudian melapor ke instansinya masing-masing untuk melaksanakan pengabdian pada unit kerja di lingkungan Pemkab Kudus sesuai surat perintah melaksanakan tugas pada tanggal 1 Mei 2024.
"Kami ingatkan, dalam proses seleksi pengadaan PPPK formasi tahun 2023 ini, panitia seleksi kabupaten tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada para peserta seleksi. Jika ada oknum yang mengatasnamakan Pemkab Kudus atau BKPSDM jangan dipercaya dan sebaiknya laporkan ke kami," ujarnya.
Baca juga: Bank Jateng fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah 587 PPPK Kabupaten Banjarnegara
Baca juga: Bank Jateng fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah 587 PPPK Kabupaten Banjarnegara