BPJS Ketenagakerjaan: Perlu sinergi tingkatkan kepesertaan

Selasa, 25 Februari 2025 19:02 WIB

Audiensi antara BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta di Solo Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita.

Solo (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan perlu sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan angka kepesertaan khususnya dari pekerja perusahaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Teguh Wiyono di Solo Jawa Tengah Selasa mengatakan, sampai saat ini jumlah tenaga kerja di Kota Solo yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sampai 50 persen.

Hal itu juga ia ungkapkan saat audiensi antara BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dengan Komisi IV DPRD Kota Surakarta.

Ia menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang terdaftar untuk memperoleh asuransi kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru 43 persen.

Jika dirinci, dari total 230.141 tenaga kerja ber-KTP Surakarta, hanya 99.205 tenaga kerja.

Teguh menambahkan, target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tahun 2025 adalah 52,69 persen atau menjadi 121.166 tenaga kerja.

"Masih ada kekurangan 9,59 persen atau 21.961 tenaga kerja yang harus dicapai," katanya.

Sementara itu kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan berbanding terbalik dengan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 100 persen.

"Ini menjadi tantangan bersama karena BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja," katanya.

Ia mengatakan hal tersebut juga menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

Pentingnya keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, katanya, berfungsi meningkatkan kesejahteraan, mencegah kemiskinan baru, dan memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak pekerja.

Karena itu, Teguh berharap DPRD dapat memberikan dukungan dalam beberapa aspek, seperti keikutsertaan anggota DPRD dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta penganggaran perlindungan Jamsostek untuk perangkat RT/RW.

Terkait premi kepesertaan perangkat RT/RW dihitung berdasarkan 0,54 persen dari upah minimum provinsi, atau sekitar Rp12 ribu/bulan.

"Kami berharap dukungan penuh dari DPRD Kota Surakarta agar makin banyak masyarakat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan akan mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait untuk permasalahan tersebut.

"Tentunya yang punya data adalah dinas terkait sehingga nanti kami coba koordinasi dengan dinas agar seluruh pekerja di Solo haknya terlindungi," katanya.

Baca juga: Bengawan Solo meluap, sejumlah kawasan banjir