Bawaslu Kota Magelang sosialisasi pengawasan partisipatif
Kamis, 15 Agustus 2024 16:10 WIB
Ketua Bawaslu Kota Magelang Malidin Taufiq melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. ANTARA/Heru Suyitno
Magelang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang, Jawa Tengah, melakukan sosialisasi pengawasan pertisipatif kepada partai politik (parpol) dan media massa.
Ketua Bawaslu Kota Magelang Malidin Taufiq di Magelang, Kamis, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan kepada parpol dan media terkait prosedur penanganan pelanggaran dalam tahapan pilkada 2024.
"Menyosialisasikan kepada parpol dan media terkait peran dan fungsi sentral Gakkumdu Kota Magelang dalam pelanggaran pidana 2024," katanya.
Ia menyampaikan yang perlu diwaspadai terhadap kerawanan Pilkada 2024, kalau berkaca pada Pilkada 2020 yang paling menonjol adalah politik uang.
"Banyak laporan yang terkait dengan politik uang itu, yang kedua muncul saling melaporkan, terutama kalau nanti 2024 ada dua calon ini saling melaporkan kekurangan ataupun pelanggaran walaupun setelah diteliti mungkin pelanggaran juga tidak berat-berat banget," katanya.
Berkaca pada pilkada 2020, dia berharap mudah-mudahan Pilkada 2024 semua itu bisa terkikis.
"Tetapi tampaknya juga tetap saja, dimana-mana rumus kalau pilkada itu tetap tinggi dinamikanya, apalagi cuma dua kandidat itu tetap akan naik juga," katanya.
Terkait berita hoaks, katanya, penanganan tidak bisa sendiri , ada gugus tugas yang didirikan di provinsi. Namun demikian kalau ada ditemukan berita hoaks silakan mau dilaporkan kepada Bawaslu Kota juga bisa.
"Tetapi nanti seperti pengalaman kemarin, berita-berita seperti itu memang diturunkan, karena untuk menghilangkan susah, server yang punya juga luar negeri, bahkan kita bersurat ke Amerika (facebook) jawabannya tiga bulan, pemilu sudah selesai , hal itu pernah kita lakukan sebetulnya," katanya.
Baca juga: Bawaslu Kudus ajak mahasiswa ikut awasi Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Kota Magelang Malidin Taufiq di Magelang, Kamis, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan kepada parpol dan media terkait prosedur penanganan pelanggaran dalam tahapan pilkada 2024.
"Menyosialisasikan kepada parpol dan media terkait peran dan fungsi sentral Gakkumdu Kota Magelang dalam pelanggaran pidana 2024," katanya.
Ia menyampaikan yang perlu diwaspadai terhadap kerawanan Pilkada 2024, kalau berkaca pada Pilkada 2020 yang paling menonjol adalah politik uang.
"Banyak laporan yang terkait dengan politik uang itu, yang kedua muncul saling melaporkan, terutama kalau nanti 2024 ada dua calon ini saling melaporkan kekurangan ataupun pelanggaran walaupun setelah diteliti mungkin pelanggaran juga tidak berat-berat banget," katanya.
Berkaca pada pilkada 2020, dia berharap mudah-mudahan Pilkada 2024 semua itu bisa terkikis.
"Tetapi tampaknya juga tetap saja, dimana-mana rumus kalau pilkada itu tetap tinggi dinamikanya, apalagi cuma dua kandidat itu tetap akan naik juga," katanya.
Terkait berita hoaks, katanya, penanganan tidak bisa sendiri , ada gugus tugas yang didirikan di provinsi. Namun demikian kalau ada ditemukan berita hoaks silakan mau dilaporkan kepada Bawaslu Kota juga bisa.
"Tetapi nanti seperti pengalaman kemarin, berita-berita seperti itu memang diturunkan, karena untuk menghilangkan susah, server yang punya juga luar negeri, bahkan kita bersurat ke Amerika (facebook) jawabannya tiga bulan, pemilu sudah selesai , hal itu pernah kita lakukan sebetulnya," katanya.
Baca juga: Bawaslu Kudus ajak mahasiswa ikut awasi Pilkada 2024
Pewarta : Heru Suyitno
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2024