Ombudsman Jateng awasi perbaikan jalan Kota Semarang

Jumat, 21 Februari 2025 20:59 WIB

Tim Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah melakukan monitoring perbaikan jalan di Semarang, Jumat (21/2/2025). ANTARA/HO-Ombudsman Jateng

Semarang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kembali melakukan pengawasan terkait tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang atas perbaikan ruas jalan Manyaran-Gunung Pati atau Jalan Kol Warsito Soegiarto, Kota Semarang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng Siti Farida, di Semarang, Jumat, mengatakan adanya pengaduan masyarakat mengenai banyaknya jalan yang berlubang serta membahayakan pengguna jalan di ruas jalur wisata Ngrembel itu.

Pada Kamis (20/2) kemarin, kata dia, Tim Ombudsman Jateng telah melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut dari adanya pengaduan masyarakat terkait jalan rusak tersebut.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring komitmen DPU Kota Semarang untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan perbaikan jalan.

"Jalan rusak mulai di depan Masjid Jami Ummul Mukminin Aisyah, Resto Nggembel Asri sampai Terminal Gunung Pati telah ada perbaikan di beberapa titik," katanya lagi.

Pemeriksaan tindak lanjut perbaikan jalan dari DPU Kota Semarang kembali dilakukan pada Jumat ,oleh Tim Ombudsman Jateng untuk memastikan penanganan keluhan masyarakat terselesaikan.

Ia menegaskan bahwa jalan merupakan pelayanan publik yang penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik ke kantor, sekolah, dan ke tempat lain.

Dengan kondisi jalan yang baik, kata dia, diharapkan bisa meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pengguna sepeda motor.

"Sekali lagi kami tekankan bahwa Pemerintah Kota Semarang wajib merespons dengan cepat untuk segera memperbaiki jalan yang rusak, sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik," katanya pula.

Apabila Pemkot Semarang memang perlu waktu untuk proses pengadaan dalam rangka perbaikan jalan, kata dia lagi, maka sebagai langkah utama wajib memberikan rambu/tanda atas jalan rusak yang akan diperbaiki.

Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia memastikan bahwa Tim Ombudsman Jateng masih akan melakukan pemeriksaan laporan terkait pengaduan masyarakat mengenai pelayanan infrastruktur.

"Kami akan terus memonitoring perkembangan terkait tindak lanjut perbaikan atas jalan rusak ini dalam beberapa waktu ke depan," kata Farida.

Baca juga: Polrestabes Semarang ungkap 231 kasus premanisme jelang Ramadhan