"Pasalnya, Pak Dipo bergaya provokatif dan reaktif, sedangkan presiden bergaya persuasif dan santun. Gaya politik Pak Dipo sangat kontradiktif dengan gaya politik Presiden SBY," kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.

Viva tidak yakin kalau Dipo melakukan hal itu atas instruksi Presiden SBY. "Jangan sampai terkesan bahwa pernyataan Pak Dipo yang konfrontatif itu atas instruksi Presiden SBY. Sebab, presiden termasuk orang yang taat konstitusi dan menghormati suatu kewenangan berdasarkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi," kata Viva.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menambahkan, sikap konfrontasi Dipo yang telah dilakukan terhadap pers, gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh agama, dan partai-partai koalisi pendukung pemerintah telah membuat hubungan negara (pemerintah) dengan society (pers, ormas, mahasiswa) berada dalam kondisi konfrontatif dan potensi konfliktual.

"Padahal seharusnya, tugas pemerintah adalah bagaimana mampu sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan kewenangannya dan dapat merealisasikan tanggung jawabnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Viva menyarankan kepada Dipo untuk lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Seskab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu bertugas untuk memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Selain itu, memaksimalkan fungsinya untuk memperbaiki manajemen kabinet, termasuk penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang-sidang kabinet.

Dipo, menurut Viva, kurang tepat dalam menafsirkan tugas fungsinya sebagai Seskab. Di perpres itu memang disebutkan memantau dan mengevaluasi serta menyampaikan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Namun, lanjut dia, itu semua seharusnya disampaikan secara internal kepada presiden sebagai laporan karena sekrtariat kabinet berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan justru disiarkan kepada media massa.

"Namanya saja hasil analisis, bisa benar bisa juga salah. Hasil analisis itu adalah salah satu bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah. Jadi, hasil analisis itu tidak merupakan kebijakan pemerintah. Rasanya tidak pantas dan tidak patut bila disiarkan ke media massa. Apalagi sampai mengancam menteri-menteri yang dipilih sendiri oleh Presiden SBY," kata Viva.

Ia mengutarakan gaya konfrontasi dan reaksi Dipo Alam terhadap dinamika kelompok civil society justru akan semakin membuat jarak dalam pola hubungan antara kelompok civil society dan Presiden SBY.

"Pak Dipo jangan terkesan seperti pahlawan kesiangan dan seakan-akan sebagai kontributor nomor satu dalam pemerintahan Presiden SBY dengan melakukan konfrontasi dengan kelompok civil society dan melecehkan kontribusi koalisi partai politik pendukung pemerintah di pemilu.

"Sebaiknya Pak Dipo bekerja sesuai kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya sebagai Seskab yang saat ini dalam realitasnya belum maksimal. Dengan membenahi manajemen internal setkab saat ini akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan SBY," ujar anggota Pansus RUU Pemilu itu.

Oleh karena itu, kata dia, bila Presiden SBY tetap membiarkan Dipo bergaya konfrontatif reaktif seperti sekarang ini dalam merespons dinamika politik, kesan publik akan berdampak negatif pada diri Presiden SBY sendiri dan berbahaya bagi perjalanan pemerintahan ke depan yang semakin dinamis. (Zul)
"Pasalnya, Pak Dipo bergaya provokatif dan reaktif, sedangkan presiden bergaya persuasif dan santun. Gaya politik Pak Dipo sangat kontradiktif dengan gaya politik Presiden SBY," kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.

Viva tidak yakin kalau Dipo melakukan hal itu atas instruksi Presiden SBY. "Jangan sampai terkesan bahwa pernyataan Pak Dipo yang konfrontatif itu atas instruksi Presiden SBY. Sebab, presiden termasuk orang yang taat konstitusi dan menghormati suatu kewenangan berdasarkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi," kata Viva.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menambahkan, sikap konfrontasi Dipo yang telah dilakukan terhadap pers, gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh agama, dan partai-partai koalisi pendukung pemerintah telah membuat hubungan negara (pemerintah) dengan society (pers, ormas, mahasiswa) berada dalam kondisi konfrontatif dan potensi konfliktual.

"Padahal seharusnya, tugas pemerintah adalah bagaimana mampu sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan kewenangannya dan dapat merealisasikan tanggung jawabnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Viva menyarankan kepada Dipo untuk lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Seskab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu bertugas untuk memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Selain itu, memaksimalkan fungsinya untuk memperbaiki manajemen kabinet, termasuk penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang-sidang kabinet.

Dipo, menurut Viva, kurang tepat dalam menafsirkan tugas fungsinya sebagai Seskab. Di perpres itu memang disebutkan memantau dan mengevaluasi serta menyampaikan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Namun, lanjut dia, itu semua seharusnya disampaikan secara internal kepada presiden sebagai laporan karena sekrtariat kabinet berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan justru disiarkan kepada media massa.

"Namanya saja hasil analisis, bisa benar bisa juga salah. Hasil analisis itu adalah salah satu bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah. Jadi, hasil analisis itu tidak merupakan kebijakan pemerintah. Rasanya tidak pantas dan tidak patut bila disiarkan ke media massa. Apalagi sampai mengancam menteri-menteri yang dipilih sendiri oleh Presiden SBY," kata Viva.

Ia mengutarakan gaya konfrontasi dan reaksi Dipo Alam terhadap dinamika kelompok civil society justru akan semakin membuat jarak dalam pola hubungan antara kelompok civil society dan Presiden SBY.

"Pak Dipo jangan terkesan seperti pahlawan kesiangan dan seakan-akan sebagai kontributor nomor satu dalam pemerintahan Presiden SBY dengan melakukan konfrontasi dengan kelompok civil society dan melecehkan kontribusi koalisi partai politik pendukung pemerintah di pemilu.

"Sebaiknya Pak Dipo bekerja sesuai kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya sebagai Seskab yang saat ini dalam realitasnya belum maksimal. Dengan membenahi manajemen internal setkab saat ini akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan SBY," ujar anggota Pansus RUU Pemilu itu.

Oleh karena itu, kata dia, bila Presiden SBY tetap membiarkan Dipo bergaya konfrontatif reaktif seperti sekarang ini dalam merespons dinamika politik, kesan publik akan berdampak negatif pada diri Presiden SBY sendiri dan berbahaya bagi perjalanan pemerintahan ke depan yang semakin dinamis.