Dalam hal ini dan sesuai arahan presiden SBY, katanya di sela-sela rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI di Komisi I DPR Jakarta, Selasa, PT Pindad sudah melakukan kajian dan rencana pembuatan prototipe jenis tank tempur ini.

Selain itu, menurut dia, biaya pembelian tank domestik pasti lebih murah dan sekaligus pula menunjukkan kemandirian Indonesia serta menghidupkan industri pertahanan dalam negeri.

"Kalaupun karena kebutuhan mendesak harus impor, pemerintah mesti mencari negara yang tidak terlalu mendikte kita dalam urusan pembeliannya, apa lagi ada ancaman embargo," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan perlunya Kemenhan mempertimbangkan adanya mosi penolakan dari parlemen Belanda, yang meminta pemerintah Belanda untuk membatalkan rencana penjualan tank Leopard kepada Indonesia.

Dengan adanya desakan parlemen itu, ia menambahkan, pasti akan membuat pemerintah Belanda berada dalam posisi sulit untuk mengabulkan keinginan pemerintah Indonesia.

"Karena itu, sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki harga diri, sudah seharusnya pemerintah berinisiatif membatalkan rencana membeli tank jenis Leopard itu," katanya menegaskan.

Apa lagi, kata dia, juga ada tuduhan bahwa TNI melakukan pelanggaran HAM dan hal itu seharusnya sudah cukup membuat bangsa Indonesia tersinggung.

"Kita berharap pemerintah tidak terburu-buru dan gegabah dengan memaksa keinginan untuk mengadakan tank jenis Leopard eks Belanda ini. Dari spesifikasi teknis tank ini kurang pas pula untuk medan tempur di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dari spesifikasi teknis tank ini dengan berat hampir 63 ton, maka kendaraan tempur ini akan sulit melakukan manuver tempurnya dan tidak terlalu cocok untuk medan pertempuran di Indonesia serta konsumsi bahan bakar yang sangat besar dengan kapasitas tangki 1 ton.