"Pimpinan DPR RI sampai hari ini belum menerima laporan hasil sudit investigasi yang dilakukan BPK terhadap proyek Hambalang, tapi mengapa publik tahu isinya," kata Marzuki Alie di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Rabu.

Marzuki menjelaskan, pimpinan DPR RI belum menerima laporan audit investigasi BPK soal proyek Hambalang, tapi publik sudah meramaikan substansinya seperti nama-nama pejabat yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Bahkan, kata dia, publik juga mempersoalkan ada nama pejabat yang tidak disebut dalam laporan hasil audit investigasi BPK tersebut.

"Informasi yang menyebutkan isi laporan itu sumbernya tidak jelas. Mungkin saja hal itu dibocorkan oleh oknum dari internal BPK sendiri," katanya.

Marzuki menegaskan, BPK sampai hari ini belum menyampaikan laporan hasil audit investigasi soal proyek pusat olahraga Hambalang di Bogor, sehingga pimpinan DPR RI belum tahu apa isi laporan tersebut.

Menurut dia, pimpinan DPR RI baru menerima informasi bahwa BPK akan menyerahkan laporan hasil audit investigasi soal Hambalang pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR RI, Kamis (25/10).

"Laporan hasil audit investigasi BPK selalu disampaikan secara tertulis, tidak pernah secara lisan," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan, hasil audit investigasi BPK tersebut yang akan menjadi acuan dasar bagi DPR RI untuk menyikapinya.

Menurut dia, DPR RI akan mempelajari lebih lanjut setelah menerima laporan hasil audit investigasi BPK tersebut.

"Jika di dalamnya ditemukan penyimpangan anggaran dan dugaan pelanggaran hukum maka akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti," katanya.

Ditanya soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan adanya aliran dana secara tunai dari proyek pusat olahraga Hambalang, menurut Marzuki, hal itu bukan merupakan kewenangan DPR RI.

Jika PPATK menemukan kecurigaan adanya aliran dana secara tunai, menurut dia, agar temuan tersebut diserahkan langsung ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, bocoran hasil audit investigasi BPK soal proyek pusat olahraga Hambalang menyebutkan keterlibatan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati ketika menduduki jabatan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Laporan hasil investigasi tersebut juga menyebutkan nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo tapi tidak ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.