Fraksi PAN Sambut Program Keagamaan Konghucu
Selasa, 19 Februari 2013 13:18 WIB
"Fraksi PAN juga menyetujui jika program dan kegiatan tersebut pembiayaannya dibebankan ke APBN," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Rubaei saat rapat dengar pendapat dengan Sekjen, Dirjen Pendidikan Islam dan Bimas Islam Kementerian Agama di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Pendidikan Agama dan Keagaman Khonghucu dianggarkan sebanyak Rp6,5 miliar dan tunjangan Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS untuk 100 orang dianggarkan Rp360 juta.
"Fraksi PAN berharap kepada saudara-saudara penganut Agama Khonghucu jangan melihat kecilnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, namun harus dilihat besarnya perhatian pemerintah untuk mengakomodasi saudara-saudara sebangsa untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi kehidupan keagamaan yang sejuk di republik yang kita cintai ini," kata Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Pendidikan Islam dan Bimbingan Islam Kementerian Agama adalah evaluasi pelaksanaan APBN TA 2012 dan kinerja Kemenag serta tindak lanjut ikhtisar Hasil Pemeriksaan (Haspem) I BPK RI tahun 2012.
Pewarta : -
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017