Tjahjo: Naif Kalau DPR Batasi Diri Dari Media
Selasa, 2 April 2013 10:12 WIB
"Naif sekali, kalau DPR membatasi diri sebagai elit dengan pers sebab kinerja anggota DPR diukur dari pemberitaan di media," katanya sebelum rapat paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Selasa.
"Mitra DPR adalah pers, yang tujuannya untuk menyampaikan gagasan dan perjuangan aspirasi rakyat, tak perlu dibatasi," katanya.
Ia juga mengatakan, kalau DPR membuat batas maka lembaga rakyat itu akan tak akan lagi menjadi lembaga rakyat.
"Kalau pers dibatasi, lembaga ini baiknya dijadikan istana DPR, Paspamres masukin saja ke DPR," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.
DPR sudah menyusun rancangan peraturan tentang peliputan pers di DPR yang terdiri atas 11 bab dan 31 pasal. Rancangan ketentuan itu akan disahkan dalam sidang paripurna DPR hari ini.
Ketentuan itu katanya tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak pers dalam mencari berita dan informasi namun supaya ada "kesepahaman demi terciptanya keharmonisan antara DPR dengan wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya."
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017