Oleh karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Wahyuni Refi di Jakarta, Jumat, mendorng Pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar ada kepastian pasar, kemudian secepatnya menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk proteksi kepada masyarakat agar tidak kehilangan daya beli.

Sebagaimana keputusan sidang paripurna (17/8), DPR RI telah menyetujui BLSM sebesar Rp9,3 triliun bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Namun, pendapatan penerima BLSM ini bakal tergerus akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni jenis premium akan naik dari Rp4.500,00 menjadi Rp6.500,00, sedangkan jenis solar akan naik dari Rp4.500,00 menjadi Rp5.500,00.

“Besaran BLSM yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya mempertimbangkan kenaikan inflasi, terutama menjelang tahun ajaran baru, Ramadan, dan Idulfitri. Jika Inflasi mencapai di atas 10 persen, BLSM sebesar Rp150.000,00 yang dibagikan kepada setiap keluarga miskin tidak akan pernah mencukupi untuk menutup kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” ucapnya.

Mantan Ketua Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) mengatakan bahwa besaran BLSM sebaiknya minimal Rp500.000,00 per RTS.

Wahyuni Refi juga menepis kritikan sejumlah pihak tentang BLSM yang dianggap sebagai upaya pembodohan rakyat. Justru, menurut dia, BLSM adalah upaya untuk melindungi masyarakat dan itu merupakan kewajiban pemerintah, selain sebagai bentuk proteksi kepada masyarakat.

“Pemerintah perlu menjamin ketersedian BBM di luar Jakarta, terutama di pinggiran Pulau Jawa karena sering kali justru yang menjadi problem adalah tidak tersedianya pasokan BBM yang memadai dari pusat, kemudian terjadi penimbunan BBM yang sering kali merugikan masyarakat,” demikian Wasekjen DPP PAN Wahyuni Refi kepada Antara Jateng.