Hal itu mengingat, kata Ronald ketika dihubungi dari Semarang, Jumat malam, pencalonan mereka di awal tidak disertai dengan informasi yang memadai tentang parameter parpol dan "achievement" (prestasi) anggota DPR RI petahana.

"Bagaimana partai politik memosisikan kinerja mereka yang selama ini duduk sebagai anggota DPR RI periode 2009--2014, juga tidak diketahui," ujarnya.

Ia mengakui bahwa parpol memiliki otoritas dalam menentukan calon anggota legislatif (caleg). Akan tetapi, bukan berarti seleksi yang dilakukan secara ketat dan terencana bisa dipinggirkan begitu saja.

"Parpol memerlukan basis penilaian yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya menekankan.

Menurut dia, tidak hanya sebagai konsekuensi jabatan publik yang sudah barang tentu lekat dengan penilaian publik, stigma negatif yang ditujukan kepada anggota DPR RI juga tidak terlepas dari ulah dan penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir oknum DPR.

Menyinggung soal lingkungan atau situasi yang mendukung adanya penyimpangan, dia menegaskan bahwa hal itu tetap ada, bahkan mulai dari proses rekrutmen dan seleksi anggota caleg yang masih bermasalah, dana kampanye, oligarki parpol, hingga rapat-rapat di DPR RI yang sebagian masih tertutup dan akuntabilitas pengambilan keputusan yang rendah.

Dengan demikian, kata Ronald, dalam lingkungan yang masih problematik itu, anggota DPR RI sulit untuk lepas dari lingkaran persoalan. Akibatnya, publik berat beranjak dari persepsi negatif terhadap mereka.