Kasus SKK Migas, Nurhayati Minta Jangan Hanya Demokrat Disorot
Jumat, 29 November 2013 14:52 WIB
"Partai Demokrat mendukung penuh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, tapi jangan kemudian yang diangkat Demokratnya. Apakah benar isunya hanya kader Partai Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
"Kita dukung penuh KPK, tapi apa iya di KPK yang ada hanya Partai Demokrat. Ini harusnya dibuka lebar-lebar, supaya masyarakat tahu siapa yang berantas korupsi, tapi bukan berarti dianggap koruptor. Harus fair. Kasus-kasus yang di KPK itu bagaimana?. DPR ini isinya bukan Partai Demokrat saja, banyak partai," kata Nurhayati lagi.
Beberapa nama kader Partai Demokrat seperti Sutan Bhatoegana, Jero Wacik dan Tri Yulianto disebut dalam kasus SKK Migas.
Ketua Fraksi PD itu menambahkan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait dugaan adanya kader PD yang terlibat dalam kasus SKK Migas.
"Saya kira kami tidak perlu diperbesar-besar. Kami percaya pada proses di KPK. Silakan berjalan. Kami yakin KPK berkeadilan. Karena negeri ini negeri yang berdemokrasi," kata dia.
"Cek di KPK. Apakah hanya Partai Demokrat di KPK. Yang sudah tersangka itu mana? Apa hanya Partai Demokrat yang jadi tersangka? Apakah di DPR hanya Demokrat. Ada yang sudah disebut dan dijadikan tersangka, kemana beritanya?" kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Ketika ditanya, apakah Fraksi PD akan memanggil Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatugana, Nurhayati mengatakan, urusan pemanggilan Sutan adalah masalah internal partai.
"Itu menjadi masalah internal kita. Kita punya mekanisme internal dan biarlah kita yang selesaikan," kata dia.
Dirinya mengaku prihatin, karena setiap hari disuguhi berita-berita negatif soal Demokrat. "Setiap hari dan setiap pagi saya hanya disuguhi pemberitaan Demokrat, saya jadi bertanya-tanya kemana yang lainnya. Sebagai Ketua Fraksi, saya merasakan adanya ketidakberimbangan," ungkap Nurhayati.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
BPJAMSOSTEK Pekalongan serahkan 37 surat ke Kejari terkait dengan kepesertaan
08 October 2022 6:23 WIB, 2022
Serahkan SKK ke Kejari, 94 perusahaan akhirnya bayar tunggakan iuran BPJS-TK
11 July 2018 9:37 WIB, 2018
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017