"Indonesia dewasa ini perlu pemimpin nasional yang memiliki visi, misi, program yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara serta mampu bertindak sebagai administrator dan juga bertipe 'solidarity maker' (pencipta solidaritas)," katanya ketika dihubungi dari Semarang, Senin.

Apalagi, kata Prof. Wiwieq (sapaan akrab R. Siti Zuhro), Indonesia memiliki karakteristik pluralitas lokal yang diwarnai dengan keragaman, baik di bidang etnik, suku, agama, budaya, maupun bahasa di tingkat lokal.

Sebagai negara "archipelago" (nusantara), menurut dia, tidaklah mudah untuk memaksakan nilai-nilai keseragaman atau uniformitas yang diterapkan di tingkat lokal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini sarat dengan kebijakan penyeragaman yang berlangsung selama pemerintahan Orde Baru.

Tak pelak, kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu, budaya lokal kurang berkembang pesat dan proses pertumbuhan kepemimpinan lokal juga terhambat.

"Seiring dengan itu, modal sosial (social capital) dan 'public trust' (kepercayaan publik) juga menjadi lemah," kata alumnus Curtin University, Perth, Australia, itu.

Melemahnya peranan sistem kepemimpinan tradisional tersebut, kata Prof. Wiwieq, berpengaruh terhadap sulitnya menemukan pemimpin yang mampu mewujudkan keinginan dan kepentingan rakyat.

Akibatnya, berbagai konflik sosial yang terjadi di tingkat lokal, baik antardesa maupun antarpenduduk, tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Dalam keadaan seperti ini moral untuk saling percaya (mutual trust) menjadi meredup di tengah kehidupan masyarakat yang makin memburuk. "Bahkan, modal sosial yang seharusnya dapat terbentuk dengan kebijakan otonomi daerah menjadi sirna tanpa sempat berkembang," kata Prof. Wiwieq yang juga dikenal sebagai pakar otonomi daerah.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi masalah kepemimpinan yang cukup akut dewasa ini. Tercatat bahwa sejak pertengahan 1980-an negeri ini mengalami penurunan dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang andal, yaitu yang memiliki visi dan kemampuan manajerial (administrator) dan bertipe "solidarity maker".