"Pengelolaan haji Indonesia hendaknya dipisahkan antara regulator dan operator," kata Ketua IPHI, Parni Hadi pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Pengelolaan Dana Haji" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi partai Golkar Ace Hasan Sazili dan pengamat haji M Subarkah.

Menurut Parni Hadi, Kementerian Agama sebagai regulator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hendaknya bertindak sebagai pengawas, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan oleh badan khusus yang posisinya berada di bawah presiden.

"Kalau Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus bertindak sebagai operator, maka pelaksanaan ibadah haji bisa tumpang tindih," ucapnya.

Parni Hadi menambahkan, sebelumnya pada rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR RI dan IPHI, pernah diusulkan agar dipisahkan antara regulator dan operator pada penyelenggaraan ibadah haji.

Namun realitasnya, kata dia, sampai saat ini penyelenggaraan ibadah haji masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Menurut Parni Hadi, badan khusus pelaksana ibadah haji itu bentuknya seperti badan-badan negara yang lain, yang posisinya berada di bawah presiden serta anggotanya profesional di bidangnya yang ditunjuk oleh presiden dan dipilih oleh DPR RI.

"Badan khusus pelaksana haji ini harus bekerja secara transparan, termasuk pelaporan keuangan, sehingga tidak sampai muncul dugaan penyimpangan dana haji," ujar calon anggota legislatif untuk DPD RI
dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini.