"Mudah-mudahan Boediono tunjukkan sikap negarawan dan memenuhi undangan. Sebagai pejabat publik, Boediono harusnya menunjukkan contoh dan teladan," kata Sudding di Gedung DPR RI Jakarta Selasa.

Ketua Fraksi Partai Hanura itu mengemukakan undangan tersebut untuk meminta klarifikasi soal pernyataan Boediono yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah LPS.

"Undangan Timwas DPR RI itu adalah untuk mengkonfirmasi tentang apa yang disampaikan Boediono bahwa LPS yang bertanggung jawab. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, karena sesuai UU 4 Tahun 2004 tentang LPS, yang bertanggung jawab adalah Presiden," kata Sudding.

Ia juga menyayangkan statemen pengamat ekonomi, Faisal Basri yang menyatakan, bahwa Boediono tak perlu dipanggil dan Timwas Century hanya mencari panggung. "

Yang tahu penting atau tidaknya pemanggilan Boediono adalah Timwas Century, bukan orang lain," kata Sudding.