Jokowi Diberi Mandat Tegakkan Pilar Trisakti
Minggu, 20 April 2014 13:41 WIB
Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Tjahjo Kumolo. (Ilustrasi: ANTARA Jateng/Kliwon)
"Prinsipnya kabinet kerja sama parpol kecil atau ramping karena salah satu mandat kepada Pak Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu.
Adapun catatan rumusan kabinet gotong royong pemerintahan Jokowi (sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, kata Tjahjo, detailnya akan dirumuskan nanti.
Menurut Tjahjo, daulat Politik Trisakti (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya) hanya akan dicapai kalau dibentuk kepemimpinan nasional yang kuat dengan didukung program kerja prorakyat.
"Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat dan setia pada ideologi partai, yaitu Pancasila 1 Juni, berkomitmen menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengemukakan bahwa kemajemukan bangsa dan pemimpin yang kuat akan mampu memegang teguh perintah perjuangan menerapkan Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan nasional.
Kepemimpinan yang kuat, lanjut Tjahjo, juga didukung kerja sama politik di parlemen, khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legislasi, guna mendukung program prorakyat.
"Ini yang ditawarkan dalam lobi-lobi dengan pimpinan partai politik, yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya NasDem dengan program restorasinya," kata Tjahjo.
Ia menekankan, "Jangan 'bargaining' kerja sama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wakil presiden, misalnya kabinet harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut."
Pewarta : Kliwon
Editor : Kliwon
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Meski ada pelonggaran, pelanggar SE Wali Kota Surakarta diberi sanksi tegas
29 July 2021 19:45 WIB, 2021
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017