Presiden Ingatkan Indonesia Pernah Terjebak Obral Lisensi SDA

Senin, 29 Desember 2014 15:10 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMA) Lenis Kogoya (kanan) meletakkan batu pertama pembangunan pasar Praha, Sentani, Jayapura, Sabtu (28/12). (ANTARA FOTO/Evarukdijati)

"Jangan mengobral-obral yang namanya lisensi atau izin-izin, kekayaan kita habis, rakyat tidak sejahtera, tidak dapat apa-apa, ini yang saya titip," kata Presiden saat berdialog dengan para gubernur, bupati, wali kota dan tokoh masyarakat se-Papua Barat di Sorong, Papua Barat, Senin pagi.

Presiden mengingatkan, Indonesia pernah terjebak dalam obral lisensi sumber daya alam.

Ia mencontohkan pada tahun 70an-80an, Indonesia mengalami lonjakan minyak. Namun kini minyak habis, sementara kesejahteraan masyarakat juga belum tercapai.

Begitu pula dengan lonjakan kayu di tahun 80 an. "Kini diulang lagi batubara," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden mengingatkan perlunya kebijakan yang benar dan tepat agar mampu menyejahterakan.

Pertemuan dengan kepala daerah tersebut mengawali kegiatan Presiden Jokowi di hari ketiga kunjungan di tanah Papua, sebelum bertolak kembali ke Jakarta.

Sementara itu Presiden akan bertolak ke Jakarta melalui Biak. Presiden bertolak dari Sorong menuju Biak usai menemui para nelayan di Pelabuhan Rakyat, Distrik Manoi, Kelurahan Malawe, Sorong.

Presiden dalam kesempatan itu di dampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Edhy Tedjopudjianto.

Turut hadir Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi, 12 bupati dan wali kota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif daerah serta para tokoh adat dan agama di Papua Barat.