KPK: Memberi Uang ke Penghulu Merupakan Gratifikasi

Rabu, 14 Januari 2015 17:21 WIB

Ilustrasi- Penghulu pernikahan. (grafis)

"Jadi tidak ada lagi memberi uang kepada penghulu di luar, itu termasuk gratifikasi," kata Giri di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan penghulu sudah memiliki tarif dan uang transportasi yang mencukupi.
(Simak di sini, tentang tunjangan profesi dan honor penghulu)

"Tarif dan uang transportasi untuk penghulu sudah mencukupi," kata dia.

Giri mengatakan, tarif penghulu tiap satu kali akad nikah mencapai Rp600 ribu. Sedangkan uang transportasi yang diberikan berkisar antara Rp125--400 ribu.

Ia menjelaskan, saat ini negara sudah memberikan perhatian pada penghulu soal biaya sehingga sudah seharusnya penghulu tidak menerima imbalan apapun lagi di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Giri juga mengingatkan agar masyarakat yang akan menikah untuk tidak memberikan imbalan uang tambahan kepada penghulu seusai pernikahan.

"Kalau ada yang memberikan uang pada penghulu, laporkan! Itu merupakan tindak pidana," ujar Giri.

Pada pertengahan 2014 pemerintah telah mengatur tarif biaya nikah dalam PP No 45/2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar nol rupiah untuk pernikahan di KUA dan Rp600 ribu bila menikah di luar KUA.
(Simak juga di sini, pengadaan tenaga penghulu hadapi masalah)