Muhammadiyah Tetap Jadi Modal Penting bagi PAN
Senin, 23 Februari 2015 11:07 WIB
Anggota dan simpatisan Muhammadiyah memberi andil besar dalam perolehan suara PAN dalam setiap pemilu, sejak 1999 hingga 2014. Oleh karena itu dalam klasifikasi partai, PAN dimasukkan dalam kelompok partai berbasis massa Islam, bukan partai nasionalis.
Kedekatan PAN dengan Muhammadiyah merupakan fakta sejarah karena pada saat itu ormas Islam ini dipimpin oleh Amien Rais, salah seorang lokomotif reformasi di negeri ini.
Dalam Sidang Tanwir di Kota Semarang padal 5-7 Juli 1998 yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan pimpinan wilayah (tingkat provinsi), peserta sidang sepakat ada tokoh persyarikatan ini yang membentuk partai baru.
Keputusan Sidang Tanwir tersebut secara tegas menyebutkan bahwa ormas yang didirikan oleh Ahmad Dahlan ini tidak akan berubah menjadi partai politik serta tidak akan pula membidani kelahiran sebuah parpol.
Bagi Muhammadiyah, bersentuhan dengan politik bukan hal baru kendati tidak pernah Muhammadiyah menggunakan namanya sebagai partai. Pada Pemilu 1955, misalnya, ormas ini menyokong Partai Masyumi. Begitu pula pada Pemilu 1971, persyarikatan ini juga memiliki kedekatan dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Muhammadiyah baru mengambil jarak yang sama secara tegas terhadap parpol mulai Pemilu 1977, kendati saat itu banyak aktivis ormas ini yang menjadi anggota DPR/DPRD dari PPP. Maklum, PPP merupakan fusi dari Partai NU, Parmusi, dan partai Islam lainnya.
Di era Orba, Golkar (saat itu tidak mau disebut sebagai partai) tak pernah keok dari pemilu ke pemilu. Pohonnya semakin kokoh dan rimbun. Sementara, PDI (fusi dari partai nasionalis, Kristen, dan Katolik) dan PPP dari waktu ke waktu tak lebih hanya hiasan demokrasi. Dizinkan hidup, tapi tak dibiarkan tumbuh.
Kondisi itulah yang menyebabkan jarak politik Muhammadiyah dengan parpol semakin jauh, kendati kala itu beberapa tokohnya ada yang aktif di PPP dan Golkar, seperti Din Syamsuddin yang di zaman Orba pernah menjadi pengurus DPP Golkar.
Namun, sejarah mengharuskan Muhammadiyah -- juga NU -- untuk menyiapkan persalinan lahirnya partai baru, karena kala itu Amien Rais dan Abdurrahman Wahid merupakan tokoh sentral Muhammadiyah dan NU yang juga tokoh politik penentang rezim Orde Baru.
Pilihan Muhammadiyah dan NU untuk tidak menjadikan nama ormas sebagai merek parpol tidak sedikit pun mengurangi antusiasme simpatisan kedua ormas itu untuk memilih partai yang didukung oleh Muhammadiyah atau NU (PKB).
Seperti halnya dengan PKB yang berjaya di Jawa Timur sebagai basis utama NU, PAN pun mengumpulkan suara meyakinkan di kantong-kantong Muhammadiyah, seperti, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Sumatera Barat pada Pemilu 1999.
Secara nasional pada Pemilu 1999, PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen dengan mengirimkan 35 wakilnya di DPR RI dan menempati posisi kelima di bawah PDIP, Golkar, PPP, dan PKB. Sebagai partai baru, hasil ini tidak terlalu buruk karena peserta Pemilu 1999 tercatat 48 partai.
Hasil Pemilu 1999 memang banyak mendudukkan aktivis Muhammadiyah, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Sebut saja, AM Fatwa, Dr Muhammadi, Hakam Naja, Imam Addaruqutni, Totok Daryanto (DPR RI), atau Tjipto Subadi, Hadi Pranoto, dan Khafid Sitotuddin yang duduk di DPRD Provinsi Jateng.
"Karena ada ikatan historis dan primordial, kala itu memang ada 'privelege' untuk aktivis Muhamnmadiyah yang berkiprah di PAN, baik menjadi caleg atau pengurus PAN," tutur Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Rohmat Suprapto.
Dalam perjalanan Pemilu 2004 perolehan suara PAN merosot menjadi 7.303.324 suara (6,4 persen), kendati jumlah kursi di DPR RI naik menjadi 53 kursi sebagai implikasi penambahan jumlah anggota DPR RI dari 460 pada 1999 menjadi 550 kursi pada 2004.
Meredupnya perolehan suara partai berlambang Matahari terus berlanjut pada Pemilu 2009 dengan perolehan suara 6.273.462 suara, padahal jumlah pemilih dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Dari hasil Pemilu 2009, PAN hanya menempatkan 46 wakilnya di DPR RI.
Padahal, di bawah Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, kala itu mulai beralih strategi dengan menempatkan sejumlah artis menjadi calon anggota legislatif (caleg). Para artis yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai "vote getter" kemudian dipersiapkan untuk menjadi calon serius.
Maka munculah Primus Yustisio, Eko Patrio, Ikang Fawzi, dan lainnya. Sejak itulah PAN sering dipelesetkan menjadi Partai Artis Nasional.
Demuhammadiyahisasi
Bersamaan dengan dimulainya tradisi baru mencalegkan artis, perolehan suara PAN di kantong-kantong Muhammadiyah terus merosot, seperti di Jateng dan Sumbar. Jumlah kursi PAN di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2014 tinggal menyisakan delapan kursi, terendah sepanjang pemilu pasca-Orde Baru.
Kemerosotan juga terjadi di Sumbar. Pada Pemilu 1999, politikus PAN yang berada di DPRD Sumbar tercatat 11 orang, namun sekarang ini tersisa delapan orang. Kemerosotan serupa juga terjadi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada Pemilu 2009 hanya menyisakan lima kursi sebelum naik kembali menjadi delapan kursi pada Pemilu 2014.
Rohmat Suprapto menyatakan merosotnya perolehan suara PAN di kantong-kantong Muhammadiyah, bukan merupakan respons atas demuhammadiyahisasi di PAN.
"Saya yakin bukan itu (demuhammadiyahisasi). Bukan hanya di PAN, ketika memilih caleg sekarang ini tentu sosok yang terbukti telah berjuang untuk membesar partai. Ini butuh modal. Apalagi dalam sistem politik yang masih diselimuti transaksionalisme seperti saat ini," tukas dosen Universitas Muhamamdiyah Semarang itu.
Ia menegaskan ikatan historis dan primordial masih ada di kalangan warga Muhammadiyah, namun tidak sepekat pada Pemilu 1999. "Itulah yang juga menjadi modal penting bagi PAN dari pemilu ke pemilu," ujarnya.
Petinggi PAN menyadari berkurangnya dukungan di kantong-kantong Muhammadiyah. Di kantong-kantong ini, harga sebuah kursi memang lebih mahal karena banyaknya jumlah pemilih.
Sejak zaman Orba, anggota atau simpatisan Muhammadiyah memang tidak berada dalam satu kantong. Hajriyanto Thohari, mantan Wakil Ketua MPR, misalnya, hingga kini masih tetap di Partai Golkar. Anis Matta sejak dulu juga bertahan di Partai Keadilan Sejahtera. M. Izzul Muslimin, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah pada Pemilu 2014 jadi caleg Partai Hanura.
Namun, menurut Rohmat, sebagian besar simpatisan Muhammadiyah tetap memilih PAN sebagai rumah politiknya, setidaknya setiap pemilu dan pemilu presiden.
Strategi yang ditempuh PAN adalah melakukan penetrasi ke daerah-daerah yang selama ini bukan merupakan kantong Muhammadiyah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi.
Paduan taktik merekrut artis yang memiliki popularitas tinggi disertai dengan penetrasi ke kawasan Indonesia timur di bawah Hatta Rajasa membuahkan hasil.
Meski perolehan suara di Jawa menurun, secara nasional perolehan suara PAN pada Pemilu 2014 melonjak menjadi 9.481.621 suara (7,6 persen) dengan mengirimkan 48 wakilnya di DPR RI.
Perolehannya mengalami kenaikan tiga juta lebih suara dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang tercatat 6.273.462 suara. Pada 2009, suara PAN sebagian tersedot ke Partai Matahari Bangsa yang diinisiasi oleh bekas politikus PAN, seperti, Imam Addaruqutni.
Taktik jitu yang diterapkan Hatta Rajasa itulah yang menjadikan sejumlah petinggi PAN, termasuk Sekjen PAN Taufik Kurniawan dan fungsionaris DPP PAN Dradjat Wibowo, meinginginkan Hatta kembali terpilih pada Kongres IV PAN pada Maret 2015 kendati tokoh berpengaruh di partai ini, Amien Rais, memilih Zulkifli Hasan.
Kongres IV PAN di Bali pada akhir Februari 2015 bakal menjadi ujian seberapa dominan pengaruh Amien Rais di PAN. Apakah sejumlah DPW dan DPD yang saat ini sebagian besar mendukung Hatta Rajasa akan berbalik memilih Zulkifli Hasan yang digadang-gadang Amien Rais.
Mungkin tidak sampai memicu perpecahan, namun perebutan orang nomor satu di PAN bakal berlangsung seru.
Pewarta : Achmad Zaenal M
Editor:
Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2025
