"Kami Mulai Merasakan Kehadiran Pemerintah"

Minggu, 31 Mei 2015 11:03 WIB

Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan perbaikan jalan rusak di jalur pantura, Demak, Jateng, Senin (25/5).Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan anggaran untuk perbaikan jalan di Pantai Utara (Pantura) Jawa tahun ini ditambah m

Meski begitu, warga Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang itu mengaku senang dengan adanya proyek perbaikan jalan dan juga betonisasi di sepanjang jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung.

"Kalau untuk kepentingan umum ya tidak masalah karena kami juga sudah menantikan cukup lama adanya perbaikan jalan itu," katanya.

Jalur alternatif antardua kabupaten itu memang semakin ramai dilalui kendaraan baik yang menuju Semarang maupun Temanggung dan sekitarnya.

Kondisi jalan yang masih sempit dan rusak di beberapa ruas memang cukup membahayakan bagi pengendara, terlebih kondisi jalan yang naik turun dan berliku.

Sudi menceritakan, pengaspalan jalan di sepanjang jalur itu sudah lama dilakukan, namun sayang, pemeliharaannya terkesan seadanya.

Aspal yang tergerus air saat musim hujan hanya ditambal di beberapa sisi dan tambalan itu tidak bertahan lama, bahkan lubang jalan justru semakin lebar dan banyak.

Menurut pria berkumis tebal itu, sejumlah kecelakaan tunggal sering terjadi akibat jalan yang rusak itu.

Kecelakaan terjadi terutama pada sepeda motor yang menghindari lubang karena kondisi jalan yang rusak, selain juga akibat kondisi jalan yang berliku.

Bapak tiga anak ini mengaku sangat mendukung pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini menekankan pada pembangunan dan perbaikan berbagai jenis infrastruktur.

Perbaikan dan pelebaran jalan alternatif sudah sangat dinantikan dan saat ini baru dimulai pengerjaannya, diperkirakan pada arus mudik Lebaran 2015 jalur alternatif itu sudah nyaman serta aman untuk dilalui para pemudik.

"Kami sebagai warga hanya bisa mengeluhkan pada aparat desa yang mungkin meneruskannya ke pemerintah kabupaten atau provinsi dan kami sudah menantikan pelebaran jalan itu dan baru sekarang terealisasi, aspirasi kami mulai didengar," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa di tingkat RT semakin sering dilakukan pertemuan untuk membahas sejumlah hal, terutama terkait dengan pembangunan berbagai infrastruktur.

"Kalau memang butuh bantuan pemerintah dibahas dulu dengan warga, begitu juga kalau dapat bantuan," katanya.

Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan kondisi dulu karena bantuan yang menerima atau mengerjakan hanya orang-orang tertentu.

"Kalau sekarang ya setidaknya kami sebagai warga biasa bisa ikut merasakan," ujarnya.

Pemprov Jateng memang terus berbenah dalam sejumlah hal, baik pada tatanan birokrasi maupun pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada 2015, pemprov telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk mendukung dan mewujudkan program Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

Musrenbang wilayah yang dikemas dalam format dialogis itu mempertemukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan bupati/wali kota, anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, satuan kerja perangkat daerah, partai politik, para pemangku kepentingan, serta masyarakat.

Musrenbang wilayah dilaksanakan di enam keresidenan di Provinsi Jateng yaitu Keresidenan Pati pada Rabu (25/3) di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jepara, Musrenbangwil Keresidenan Semarang pada Kamis (26/3) yang dipusatkan di rumah dinas Wali Kota Salatiga, Musrenbangwil Keresidenan Kedu pada Jumat (27/3) di rumah dinas Kepala Bakorwil II.

Kemudian, Musrenbangwil Keresidenan Surakarta pada Selasa (31/3) di Tawangmangu, Musrenbangwil Keresidenan Banyumas pada Rabu (1/4) di kompleks Hotel Owabong Purbalingga, dan Musrenbangwil Keresidenan Pekalongan Kamis (2/4) di Pendopo Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Urip Sihabudin mengatakan bahwa keenam musrenbangwil tersebut dipantau langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Gubernur Jateng juga berdialog secara langsung dengan masyarakat desa di titik-titik tertentu melalui 'video conference'," katanya.

Menurut dia, "video conference" dilakukan karena Gubernur Jateng ingin berdialog langsung dengan masyarakat guna mengetahui apakah usulan dari bawah atau masyarakat betul-betul sampai ke pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, atau pusat.

"Yang sering terjadi selama ini adalah usulan masyarakat tidak sampai ke atas sehingga pembangunan tidak sinkron," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Pemprov Jateng memprioritaskan 21.749 usulan kegiatan di berbagai bidang yang diterima langsung dari masyarakat saat pelaksanaan musrenbangwil di enam keresidenan.

"Dari usulan kegiatan yang masuk skala prioritas itu membutuhkan dana sekitar Rp14,921 triliun," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dengan merujuk pada pendekatan perencanaan pembangunan, maka kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemprov Jateng dibagi dalam empat kategori pendekatan.

"Empat kategori itu adalah pendekatan politis (hasil reses) sebanyak 8.658 kegiatan yang membutuhkan dana Rp1,355 triliun, pendekatan partisipatif masyarakat sebanyak 4.402 kegiatan (Rp477,203 miliar), pendekatan teknokratis atau 'top down' melalui usulan dari SKPD provinsi sebanyak 4.950 (Rp8,196 triliun), dan pendekatan 'bottom up' atau dari pemerintah kabupaten/kota se-Jateng sebanyak 3.739 kegiatan (Rp4,893 triliun)," ujarnya.

Menurut Urip, usulan kegiatan yang telah masuk akan diimplementasikan dengan melihat kemampuan riil keuangan Pemprov Jateng.

"Adapun rencana penganggaran Pemprov Jateng pada 2016 sebesar Rp19,119 triliun yang terdiri dari belanja daerah Rp19,319 triliun yang berasal dari belanja tidak langsung Rp13,640 triliun ditambah belanja langsung Rp5,679 triliun, serta pembiayaan netto Rp200 miliar," katanya.

Ia mengharapkan melalui penerapan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, usulan program atau kegiatan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi benar-benar menjadi kebutuhan riil di lapangan.

Urip menilai musrenbang 2015 berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, sebab didahului dengan musrenbangwil dan disempurnakan dengan dialog langsung antara gubernur dengan bupati/ wali kota serta beberapa pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Jateng.

"Selain itu, penyusunan rencana pembangunan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi seperti kanal sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan dari kanal lain seperti rembugan jateng.jatengprov.go.id, twitter, serta SMS center," ujarnya.

Perbaikan Infrastruktur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur menjadi usulan terbanyak yang diterima dari pemerintah daerah serta perwakilan masyarakat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah di enam keresidenan.

"Sebagian besar mengusulkan pembangunan terkait infrastruktur jalan, tapi bila ada yang mengusulkan di luar itu dan menjadi skala prioritas maka akan kita dorong," katanya.

Menurut Ganjar, metode yang terus didorong pelaksanaannya tersebut sebagai bentuk transparansi semua permintaan dari masyarakat yang ada.

"Kalau ini bisa dilaksanakan maka harapan saya APBD Jateng 2016 akan fit dengan kehendak rakyat," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar mengharapkan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan itu tidak diberikan secara terpisah dengan nominal yang kecil-kecil.

"Saya dorong untuk bantuan keuangan tidak 'pating prithil' (terpisah), istilahnya ruas tuntas," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Pemprov Jateng menambah anggaran untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan pada APBD 2016 sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan.

"Jika anggaran infrastruktur pada APBD 2015 mencapai Rp2,1 triliun maka pada APBD 2016 akan kami tingkatkan menjadi Rp2,5 triliun," katanya.

Pemprov Jateng, kata dia, masih akan fokus pada pembangunan infrastruktur pada 2016.

Menurut dia, hal tersebut didasarkan pada banyaknya usulan masyarakat yang disampaikan pada musrenbang tingkat desa hingga tingkat keresidenan maupun hasil reses anggota DPRD Jateng.

"Bahkan usulan pembangunan infrastruktur menjadi yang terbanyak jika dibandingkan usulan lainnya dari masyarakat sehingga saya berencana menambah anggarannya," ujarnya.

Pemprov Jateng juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, di antaranya dengan meminta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jateng memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang nantinya bisa digunakan untuk anggaran pembangunan.

Saling Bersinergi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh unsur pemerintahan di daerah dapat bersinergi dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, bersih, dan berwibawa.

Mendagri menjelaskan bahwa arti penting musrenbang adalah bagaimana mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik secara nasional, provinsi, dan daerah, untuk berpartisipasi.

"Pemangku kepentingan ini bertugas untuk menggerakkan masyarakat, struktur pemerintahan, dan mengorganisasi masyarakat," ujarnya.

Menurut Mendagri, musrenbang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah yang kuncinya terletak pada sinergitas program dan sinergitas antarpemangku kepentingan.

"Setiap keputusan politik pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota sehingga sekat partai politik harus dihilangkan dalam pembahasan perencanaan pembangunan karena semuanya harus bersinergi," katanya.

Jangan sampai, kata dia, ada proses yang tidak transparan dan tidak ada komunikasi pada lembaga pemerintahan untuk membangun tata laksana serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra Sriyanto Saputro meminta semua pihak mewaspadai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di semua tingkatan, agar tidak digunakan untuk menggalang dukungan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala 0daerah di 21 kabupaten/kota se-Jateng pada 2015.

"Musrenbang di semua tingkatan rawan dimanfaatkan untuk penggalangan dukungan, apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang sehingga semua pihak harus sama-sama mengawasi serta mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah," kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah itu.

Menurut dia, pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyalahgunaan pelaksanaan musrenbang untuk menggalang dukungan adalah kepala daerah yang berafiliasi ke partai politik.

"Apalagi jika ada 'incumbent' yang ingin maju pilkada lagi, kemungkinan memanfaatkan musrenbang untuk kepentingan pribadi cukup besar dan disinilah pentingnya jiwa besar dari bupati/wali kota yang berafiliasi dengan parpol," ujarnya.

Selain diawasi oleh semua pihak, Sriyanto menilai bahwa perlu ada skala prioritas dan transparansi pada musrenbang terkait dengan usulan masyarakat yang bisa diakomodasi serta yang tidak.

"Masyarakat harus tahu terkait dengan realisasi usulan-usulan program pembangunan karena yang banyak terjadi adalah usulan-usulan masyarakat ditumpuk semua, sedangkan kelanjutannya tidak jelas padahal tindak lanjutnya itu yang terpenting," katanya.