Pengamat: Rasionalitas Politik masa Jokowi-JK, Makin Membaik

Kamis, 20 Oktober 2016 16:29 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta Antara Jateng - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad mengatakan rasionalitas politik masyarakat dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang memasuki dua tahun kepemimpinannya, makin meningkat.

"Saya melihat rasionalitas politik masa Jokowi-JK makin membaik meski ekonomi melambat," kata Herdi dalam diskusi "2 Tahun Kekuasaan Jokowi-JK: Apa Kabar?" di Jakarta, Kamis.

Dalam diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Gerakan Keadilan itu Herdi menuturkan, meski isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menguak namun masyarakat tidak terhasut yang menunjukkan rakyat makin berpikir rasional.

"Saat lihat konsolidasi demokrasi makin baik di mana masyarakat lebih rasional, meski perekonomian global dan ekonomi bangsa Indonesia menurun. Masyarakat lebih rasional, lebih bersikap tenang dan memahami keadaan," ujar Herdi.

Namun, menurut Herdi, selama dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK, daya beli masyarakat menurun dan ekonomi melemah.

"Selama dua tahun ini ada penurunan daya beli masyarakat, politik adem ayem, isu-isu yang bersifat SARA tetap terjaga," tuturnya.

Di tengah melemahnya daya beli ini, beban utang negara mencapai lebih Rp3.000 triliun pada pemerintahan Jokowi-JK yang berusia dua tahun pada 20 Oktober 2016.

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai pekerjaan besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Herdi mengatakan pemerintah juha harus terus mereformasi hukum yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. "Tanpa kepastian hukum maka akan sangat sulit sekali mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," ujarnya.

Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK segera mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa serta antargolongan yang makin tajam.

Dia mengkhawatirkan orang-orang berlomba masuk pemerintahan bukan untuk pengabdian namun demi mengejar kekuasaan dan kekayaan. "Hukum pasti akan lemah kalau terjadi pertarungan politik yang memperebutkan kekuasaan," kata dia.