Perundingan Damai Suriah di Astana Diundur 20 Juni

Jumat, 9 Juni 2017 15:49 WIB

Tiga anak berjalan bersama saat mereka menghindar semakin jauh di wilayah kekuasaan pemberontak Aleppo, Suriah, Selasa (13/12/2016). (REUTERS/Abdalrhman Ismail)

Astana, Kazakhstan, ANTARA JATENG - Perundingan damai Suriah yang didukung Rusia di Astana diundur menurut penyelenggara pada Kamis (8/6), sementara para pemain kunci berselisih mengenai masa depan zona aman di negara yang dilanda perang itu.

Moskow sebelumnya menyatakan menyerukan perundingan baru di ibu kota Kazakhstan pada 12-13 Juni untuk berusaha menopang empat "zona de-eskalasi" yang disepakati pada Mei antara sponsor perundingan, Rusia, Iran dan Turki.

Namun Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan kepada kantor berita Rusia bahwa Moskow sekarang ingin memulai perundingan "sekitar" 20 Juni karena beragam delegasi "ternyata tidak siap".

Kementerian Luar Negeri Kazakhstan menyatakan mereka diberi tahu bahwa perwakilan dari ketiga negara itu akan melakukan pertemuan di ibu kota-ibu kota mereka secara terpisah dalam "beberapa hari dan pekan mendatang.

"Negara-negara sponsor itu berniat memberitahu Kazakhstan di masa depan mengenai kerangka waktu, tingkat, peserta dan agenda yang mereka sepakati untuk putaran perundingan Astana selanjutnya," kata juru bicara kementerian Anuar Zhainakov seperti dikutip kantor berita Rusia RIA Novosti.

Belum ada konfirmasi dari Turki atau Iran mengenai tanggal pembicaraan selanjutnya.

Pada putaran perundingan terakhir Mei yang dihadiri pemerintah dan delegasi pemberontak Suriah, pendukung rezim Moskow dan Teheran dan pendukung pemberontak Ankara sepakat membangun empat "zona de-eskalasi" untuk meredakan pertempuran di area-area oposisi.

Selain menyepakati batasan definitif pada 4 Juni, para sponsor masih berdebat mengenai garis besarnya dan negara mana yang harus mengirim pasukan untuk mengawasi zona.

Moskow mempelopori perundingan Astana sejak awal tahun lalu. Perundingan yang dilihat sebagai pelengkap perundingan lebih luas dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa itu melibatkan pemberontak bersenjata dan pejabat pemerintah dan utamanya fokus pada isu militer, demikian menurut warta kantor berita AFP.