Kota Semarang Kaji Bangun Kereta Ringan

Semarang, ANTARA JATENG -  Tidak mau tertinggal dari DKI Jakarta, Kota Semarang
melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang saat ini tengah melakukan kajian
rencana pembangunan kereta ringan (LRT) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
yang kian parah di Ibu Kota Jawa Tengah.

"Kami melakukan studi penerapan LRT di Jakarta yang menjadi contoh penerapan
transportasi massal itu," kata Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Dishub Kota Semarang Ambar Prasetyo di Semarang, Kamis. 

Pihaknya sebenarnya sudah melakukan studi kelayakan tahap awal, tetapi masih perlu
dilakukan studi lanjutan, misalnya mengenai skema pengelolaan bisnis sistem
transportasi massal tersebut. 

Diakuinya, pembangunan LRT tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang sehingga perlu skema pengelolaan bisnis
yang matang dengan menggandeng investor. "Harapannya, pada 2018 sudah bisa
dimulai.

Tetapi, ya, masih menunggu studi lanjutan yang dilakukan karena anggaran untuk
pembangunan LRT memang tidak sedikit," katanya. 

Sebagai moda transportasi massal, kata dia, LRT memiliki sejumlah keunggulan untuk
melayani kebutuhan transportasi masyarakat sehingga bisa mengalihkan masyarakat
dari penggunaan kendaraan pribadi. "Secara performa, jelas LRT lebih
dibandingkan angkutan umum. 

Kenyamanan, keselamatan, dan teknologinya. Kemudian, sistem transportasi lebih memiliki
kepastian mengenai kedatangan dan keberangkatan," katanya. 

Ambar mengatakan ada rencana pengembangan LRT dari sektor wisata meski masih
dalam perencanaan awal sehingga ke depan masih perlu ada pembahasan secara
lebih detail dengan berbagai pihak terkait. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyetujui rencana pembangunan sistem
transportasi LRT untuk membantu mengatasi kemacetan di wilayah itu, tetapi
memerlukan kajian yang matang dan mendalam.

Ia mengatakan dari segi anggaran jelas tidak mungkin hanya mengandalkan dari APBD
Kota Semarang untuk pembangunan LRT sehingga perlu dukungan pemerintah pusat
dan melibatkan swasta sebagai investor. 

 "Dishub juga tidak boleh mengesampingkan pengembangan moda transportasi massal yang
sudah ada, seperti Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang untuk terus ditambah
koridor-koridor barunya," katanya. 

 Penataan sistem transportasi, kata politikus PDI Perjuangan itu, harus dilakukan secara
menyeluruh dan tidak boleh sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan persoalan
baru di kemudian hari. 

 "Angkutan umum, seperti angkutan kota yang ada juga harus ditata. Kami sarankan dijadikan
saja angkutan `feeder` (pengumpan) untuk melayani permukiman-permukiman yang
belum terjangkau angkutan umum," katanya.