Perubahan tata ruang, Pemprov diminta cek kondisi sungai

Minggu, 20 Mei 2018 15:59 WIB

Dua alat berat melakukan pengerukan tanah pada proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat di Semarang, Jateng, Jumat (15/7). Proyek normalisasi sungai ini merupakan bagian dari megaproyek pembangunan Waduk Jatibarang, dengan panjang pengerukannya mencapai 9,2 kilometer dan rencananya akan selesai pada tahun 2012. ( FOTO ANTARA/R. Rekotomo.)

Semarang (Antaranews Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mengecek kondisi sungai-sungai terkait dengan perubahan tata ruang yang membutuhkan perawatan serta penanganan.

"Saat ini banyak garis sempadan sungai yang mengecil dan melebar, termasuk sungai yang memiliki garis lengkung atau dengan kelokan 90 derajat, perlu ada pengecekan karena ketika debit air besar, maka akan meluap sampai daerah pinggiran," kata anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Ngainirichadl di Semarang, Minggu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jateng untuk memperkuat tebing-tebing sungai pada saat musim kemarau agar bisa berfungsi optimal serta bertahan lama.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mengusulkan agar pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Provinsi Jateng menjadi satu sistem yang terpadu.

Menurut dia, salah satu penyebab lambannya solusi terkait banjir dan jangkauan air untuk irigasi adalah wewenang pengelolaan sungai serta anak sungai terpisah-pisah sehingga perlu menjadi satu sistem terpadu.

"Selama ini permasalahan irigasi sekunder diserahkan pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), namun di lapangan, P3A tidak memliki otoritas untuk menyelesaikan kendala saluran tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengelola daerah aliran sungai secara terpadu dengan membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jateng.

"Pembentukan forum ini sebagai bentuk keseriusan pemprov dalam mengelola aliran sungai," katanya.

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Jateng, kata dia, bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar pengelolaan DAS dapat dilaksanakan dengan baik.