Papua Nugini minta China biayai kembali utang 7,8 miliar dola AS

Rabu, 7 Agustus 2019 10:45 WIB

Bendera Papua Nugini (Antarasumsel.com/Grafis/Ang)

Sydney/Wellington (ANTARA) - Perdana Menteri Papua Nugini James Marape meminta China untuk membiayai kembali utang pemerintah sebesar 27 miliar kina atau setara 7,8 miliar dolar Amerika Serikat.

Sebagai imbalannya, China dapat mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara kepulauan Pasifik di tengah persaingan perebutan pengaruh antara Beijing dan Washington di kawasan itu.

Permintaan tersebut disampaikan saat Marape bertemu dengan Duta Besar China untuk Papua Nugini Xue Bing baru-baru ini.

Papua Nugini, negara yang memiliki kekayaan gas alam, minyak mentah, emas dan tembaga, mengalami defisit anggaran yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Kunjungan Presiden ke Papua Nugini dua hari akan Bahas Banyak hal

Dalam pembaruan fiskal awal tahun ini, pemerintah mengetatkan peredaran uang tunai karena penundaan pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat dari China.

Total utang Papua Nugini menyumbang lebih dari 30 persen dari produk domestik bruto, menurut sebuah dokumen.

"Ekonomi predator"

Permintaan ke Beijing bertepatan dengan peringatan Menteri Pertahanan AS Mark Esper yang mengatakan pada Minggu bahwa China menggunakan "ekonomi predator" untuk mengacaukan kawasan Indo-Pasifik.

Berdasarkan analisis Reuters tentang anggaran negara Pasifik, China meningkatkan pinjaman lunaknya selama 10 tahun terakhir.

China saat ini menjadi pemodal terbesar di negara-negara kepulauan Pasifik dengan membiayai berbagai macam infrastruktur mulai dari pelabuhan dan bandara hingga stadion olahraga maupun jalan.

Minat geopolitik China tersebut menyebabkan akses ke negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendapatkan pembiayaan murah mau pun hibah dari negeri tirai bambu itu.

Direktur Departemen IMF untuk Asia Pasifik Alison Stuart mengatakan pinjaman dapat mendukung pertumbuhan di negara-negara kepulauan Pasifik dan mengatasi kesenjangan infrastruktur yang besar.

Meskipun demikian, negara-negara Pasifik juga rentan terhadap peningkatan beban utang secara cepat.

Para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik dijadwalkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik di pulau Tuvalu minggu depan.

Tuvalu merupakan salah satu dari enam negara Pasifik yang mengakui Taiwan.

Beijing mengatakan Taiwan tidak mempunyai hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara mana pun.

Dalam beberapa bulan terakhir, China meningkatkan lobi ke negara-negara kepulauan Pasifik sebagai upaya untuk mengalihkan hubungan diplomatik mereka ke Beijing.

PM James Marape mendorong negara-negara kepulauan Pasifik untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan China sebagai upaya peningkatan zona koridor ekonomi di kawasan itu.

Sumber: Reuters

Baca juga: Tengkorak Kuno Papua Nugini Diduga Milik Korban Tsunami Tertua