Butuh industri manufaktur masif untuk tumbuh 8 persen

Jumat, 16 Agustus 2019 16:31 WIB

Rektor Universitas Media Nusantara Dr. Ninok Leksono. (ANTARA/Achmad Zaenal M)

Semarang (ANTARA) - Indonesia terancam terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah bila tidak membangun industri manufaktur secara masif seperti yang dilakukan Korea Selatan atau China, kata Rektor Universitas Multimedia Nusantara Dr. Ninok Leksono.

Menurut dia di Semarang, Jumat, tanpa melakukan banyak hal, Indonesia tentu bisa tumbuh 5 persen karena masyarakat tetap beli baju, perbaiki rumah, perbaiki kendaraan bermotor, dan penuhi kebutuhan lainnya.

"Ada yang menyebut driverless atau autopilot, kita bisa mencapai pertumbuhan 5 persen," kata Ninok yang juga wartawan senior Kompas.

Ninok menyatakan China bisa meraih pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen karena membangun industri manufaktur secara masif dan dewasa ini terus mengembangkan industri kecerdasan buatan (AI).

Baca juga: Taj Yasin: Pemprov Jateng kembangkan kawasan industri

Begitu pun Korsel, menurut dia, jauh hari sudah membangun industri manufaktur besar-besaran sehingga bisa keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah.

Sekarang ini, katanya, pemerintah sedang giat membangun sekolah vokasi atau kejuruan seperti SMK.

Yang menjadi persoalan, menurut dia, lulusan SMK akan dibawa ke mana bila tidak dibarengi dengan pembangunan industri manufaktur.

Keterbatasan pembangunan manufaktur menyebabkan banyak lulusan sekolah kejuruan tidak terserap sehingga malah menambah pengangguran.

'Kita itu lebih suka membeli daripada membuat. Mobil Korea bisa masuk Indonesia, begitu juga China. Sebentar lagi mobil China bisa menggeser dominasi mobil Jepang," katanya.

Prof. Bagir Manan (ANTARA/Achmad Zaenal M)

Di tempat sama, pakar hukum Prof. Bagir Manan menyatakan rakyat memiliki dua hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemimpin atau pemerintah yang mendapat mandat.

Baca juga: Pemprov Jateng ditantang naikkan pertumbuhan hingga 7 persen

Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyatakan rakyat berhak mendapatkan pemerintah yang baik dan bersih bebas dari praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.

Hak kedua, menurut mantan Ketua Dewan Pers tersebut, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagir menyebutkan empat tantangan besar berkait dengan isu korupsi, yakni tatanan politik, birokrasi, sosial, dan etika.

Ia menyebutkan betapa korupsi melanda birokrasi mulai dari desa hingga pejabat tinggi negara.

Tampil dalam sosialisasi "Piala Presiden Kompetisi Nasional Media Cepat Majulah Bangsal! Urun Rembug Tokoh Pers tentang Masalah Bangsa" yakni Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan sastrawan dan wartawan Triyanto Triwikromo.*

Baca juga: Jateng optimistis pertumbuhan ekonomi capai 7 persen
Baca juga: Sri Mulyani: Kapasitas pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5 persen