PKS konsisten oposisi

Rabu, 16 Oktober 2019 13:41 WIB

Presiden Joko Widodo berfoto bersama dengan 10 orang pimpinan MPR di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya tetap konsisten menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.

"Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya, dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi," kata Hidayat Nur Wahid di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hidayat menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan 9 orang pimpinan MPR lain di Istana Merdeka terkait persiapan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

"Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu," tambah Hidayat.

Baca juga: PKS Jateng targetkan minimal menangi dua pilkada 2020

Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya enggak lah, PKS minta menteri, apalagi," ungkap Hidayat.

Ia bahkan menilai bahkan kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.

"Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," tambah Hidayat.

Namun, Hidayat tidak menutup kemungkinan PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, persoalannya adalah kapan waktu terbaik untuk pertemuan tersebut.

"Ya (pertemuan) setelah kemudian tidak da kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan sebagainya," ungkap Hidayat.

Baca juga: Anis Matta dan Fahri Hamzah dirikan partai baru, bukan Garbi

Hidayat menegaskan bahwa tidak apa-apa bila PKS bertindak sendirian sebagai oposisi di DPR.

"Dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah. Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye," jelas Hidayat.

Presiden Jokowi tampaknya membuka ruang untuk kubu oposisi bergabung dalam kabinet. Apalagi Presiden pada pekan lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2019.

Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka pun sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan sore ini dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Fraksi PKS: Harga rokok seharusnya dinaikkan 700 persen

"Secara prinsip, PKS biasa diundang dan biasa mengundang. Kita berpolitik itu bersilaturahim, tapi timing juga dipentingkan, jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional non-partai," ucap Hidayat.

Bila jatah untuk partai hanya 40 persen dari total jumlah kabinet, maka dengan 34 kementerian berarti hanya ada sekitar 16 menteri untuk partai, padahal partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dari 6 partai.

"Saya tahu ada keinginan (pertemuan Jokowi-PKS) ini, saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada keinginan untuk pertemuan dengan Presiden PKS, dan Presiden PKS sudah memberikan jawabannya. Pertemuan itu baik-baik saja tapi timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan salah paham," tambah Hidayat.