Tingkatkan akses akseptor, BKKBN kembangkan aplikasi "Klik KB"
Selasa, 18 Agustus 2020 10:57 WIB
"Aplikasi ini akan menghubungkan secara langsung antara akseptor KB dengan bidan dan memungkinkan akseptor mendapatkan informasi secara interaktif atau konseling dalam aplikasi ini," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melalui keterangan pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan penggunaan kontrasepsi yang mengalami penurunan cukup drastis selama masa pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan dan jumlahnya tidak sedikit.
Baca juga: Ganjar minta pelayanan KB disesuaikan protokol kesehatan COVID-19
Di tingkat nasional, kata dia, persentase kehamilan yang tidak dikehendaki mencapai 17,5 persen. Artinya, setiap 100 orang hamil, kehamilan yang tidak disengaja mencapai 17 orang. Hal itu menyebabkan semakin turunnya akses pasangan usia subur (PUS) terhadap pelayanan kontrasepsi.
Hasto mengatakan turunnya penggunaan kontrasepsi di tengah pandemi COVID-19 disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena kekhawatiran akseptor KB untuk menggunakan fasilitas kesehatan, adanya provider yang tidak membuka layanan maupun terhambatnya akses menuju tempat pelayanan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Untuk itu, pelayanan kontrasepsi kepada pasangan usia subur harus terus dilakukan untuk memenuhi tujuan perencanaan keluarga yaitu menunda kehamilan, menjaga jarak antar kelahiran dan mengakhiri kesuburan.
“BKKBN dengan inovasi-inovasi yang baru kita mempunyai prinsip dengan cara baru di era yang baru untuk generasi baru karena BKKBN menyadari bahwa mayoritas yang menjadi target penting untuk menciptakan generasi yang unggul untuk Indonesia maju adalah generasi yang lahir dan berusia 40 tahun ke bawah," katanya.
Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk menjangkau PUS agar memperoleh informasi, kemudian mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan menjaga kesertaannya, BKKBN mengembangkan aplikasi "Klik KB" itu.
Pihaknya berharap aplikasi tersebut dapat membantu Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam upaya mengetahui kebutuhan pasangan usia subur terhadap jenis kontrasepsi sehingga bisa memberikan masukan bagi kebijakan program.
Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi juga diharapkan dapat dipantau sehingga mencegah kekurangan pasokan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Ke depan, "Klik KB" akan dikembangkan secara bertahap melalui fase-fase yang telah ditentukan dan jumlah tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kapasitas sesuai fase tersebut.
Saat ini tenaga kesehatan yang dilibatkan sebagai pemberi layanan adalah sebanyak 2.000 bidan yang tersebar di seluruh Indonesia dan bidan konselor yang akan bertugas memberikan konsultasi melalui aplikasi "Klik KB".
Kemudian 2000 bidan lainnya juga sedang dipersiapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Sosialisasi juga dilakukan secara bertahap. Tahap pertama disosialisasikan di 7 provinsi, tahap kedua 12 provinsi dan tahap ketiga 15 provinsi.
Ia berharap aplikasi tersebut akan mendekatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat karena pemakaian teknologi saat ini menjadi hal penting dalam mengakomodasi perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis, termasuk dalam pelayanan kontrasepsi.
"Harapannya, dengan adanya aplikasi ini, tujuan akhir membentuk keluarga aman, tenteram dan mandiri dapat bisa tercapai melalui perencanaan keluarga," kata Hasto Wardoyo.
"Klik KB" diluncurkan BKKBN dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada 26 September.
Hari Kontrasepsi Sedunia merupakan kampanye global yang dilakukan setiap tahun di dunia dengan visi bahwa setiap kehamilan merupakan kehamilan yang direncanakan.
Hari Kontrasepsi Sedunia diluncurkan pada 2017 dengan misi meningkatkan pengetahuan mengenai kontrasepsi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memahami dan membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksinya.
Baca juga: BKKBN Jateng pastikan pelayanan KB tetap berjalan saat pandemi COVID-19
Pewarta : Katriana
Editor:
Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
