Ketua Banggar DPR soroti dampak PSBB total terhadap pasar keuangan

Jumat, 11 September 2020 11:08 WIB

Ilustrasi: Sejumlah orang mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta ANTARA FOTO/OJT/Rendhik Andika/ama/aa. ANTARA FOTO/RENDHIK ANDIKA

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti dampak pemberlakuan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pasar keuangan domestik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (10/9) anjlok hingga 5 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan saham (trading halt).

"Saya mendukung langkah otoritas di bursa dengan menghentikan sementara (trading halt) sebagai respons panic selling para trader di pasar bursa," ujar Said dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian itu juga meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection di bawah minus 7 persen yang diberlakukan oleh BEI apabila terjadi reaksi berlebihan oleh para pelaku di pasar saham.

Baca juga: Ketua Banggar DPR: Pengumuman PSBB total sebabkan saham rontok

Auto rejection adalah penolakan secara otomatis oleh sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli efek bersifat ekuitas yang melampaui batasan harga atau jumlah yang ditetapkan oleh BEI.

"Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham-saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi dengan melakukan stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi," ujarnya.

Selain itu Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebagai basis utama pembiayaan APBN.

Lebih jauh Said meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik guna memberikan kepastian kebijakan dan rencana-rencana ke depan, terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19, serta capaian program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Saya berharap Bapak Erik Thohir, selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Program PEN yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang," ujar Said.

Selain itu Said juga menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam menangani pandemi COVID-19 yang terkesan tidak terencana mengingat jumlah kasus positif terus bertambah di ibu kota sehingga berdampak ke semua sektor.

"Saya menilai mereka tidak punya action plan tentang kebijakan publik. Dampaknya memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi dan kesehatan," kata Said.