Wakil Ketua MPR: Pemkab Jepara harus aktif ajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional

Sabtu, 19 September 2020 19:37 WIB

Seorang perempuan memerankan Ratu Kalinyamat dalam sebuah pawai karnaval di Kabupaten Jepara. ANTARA

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, harus aktif mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional.

Selain itu, diperlukan penguatan dalam bentuk fakta-fakta baru untuk mendukung argumentasi dalam proses pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, katanya saat menjadi pembicara dalam focussed group discussion secara daring bertema "Menghidupkan Peran Besar Ratu Kalinyamat dalam Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air", Sabtu.

"Sudah cukup banyak studi literatur yang ditemukan tentang Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, tetapi masih diperlukan bukti-bukti arkeologi berupa benda-benda peninggalan yang memperkuat studi literatur tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Sabtu.

Selain Lestari, hadir sebagai pembicara lainnya, seperti Dr. K.H. Akhirin Ali M.Ag (Wakil Rektor Unisnu), Dr. Alamsyah (Tim Pakar Ratu Kalinyamat YDBL), Prof. Ratno Lukito (Ketua Tim Pakar Ratu Kalinyamat YDBL/Yayasan Dharma Bhakti Lestari), Dra. Murniyati, MS.i (Kepala Pusat Kajian Ratu Kalinyamat Unisnu Jepara).

Selain itu, Ida Lestari (Kasi Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata Jepara mewakili Bupati Jepara), Dr. Daya Wijaya, MA (sejarawan Universitas Negeri Malang), Dr. Mufti Ali (sejarawan UIN Banten), Dr Connie Rahakundini Bakrie (Direktur Institute for Maritime Studies), Mukthar Zaeiden (pengampu naskah kuno Keraton Kasepuhan Cirebon), Drs. Nur Hidayat (anggota DPRD Jepara), dan Pratikno (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara).

Langkah selanjutnya, menurut Lestari, harus disiapkan kertas kerja yang memberi makna yang kuat bahwa pemberian gelar Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional adalah keniscayaan dari sudut pandang sejarah nasional Indonesia.

Hal terpenting dalam pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, tegas Rerie sapaan akrab Lestari, adalah political will dari pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional," ujar Rerie.

Beberapa proses dalam pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional mendatang, menurut Rerie, sangat krusial sehingga pengajuan argumen sebagai dasar penetapan pahlawan nasional, harus sempurna dan tidak ada celah untuk ditolak.

Selain itu, kata dia, saat ini juga ada usulan untuk membuat kajian dari sudut pandang perempuan yang berjuang di bidang kemaritiman.

"Ratu Kalinyamat punya konsep kemaritiman yang sangat relevan untuk diangkat ke tingkat nasional sebagai acuan," ujarnya.

Direktur Institute for Maritime Studies, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat kepemimpinan Ratu Kalinyamat di bidang maritim harus disebarkan dengan cara kekinian kepada masyarakat.

"Karena generasi milenial saat ini kekurangan role model kepahlawanan nasional," ujarnya.

Ratu Kalinyamat, menurut Connie, di masanya punya visi untuk membangun kawasan dengan menggalang kerja sama dengan kerajaan Johor, Aceh, Cirebon, dan Banten.

Pada kesempatan itu, Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata Jepara Ida Lestari menjawab permintaan Rerie agar terlibat aktif dalam proses pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional.

"Pemda Kabupaten Jepara sangat mendukung proses pengajuan pahlawan nasional terhadap Ratu Kalinyamat," ujar Ida.

Bahkan, tambahnya, hari jadi Kabupaten Jepara diambil dari saat dinobatkannya Ratu Kalinyamat sebagai ratu pada 10 April 1549.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Pratikno menegaskan, keterlibatan Pemkab Jepara dalam proses pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional haruslah keterlibatan yang aktif tidak hanya administratif.

"Jadi perlu dialokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan yang mengangkat sisi kepahlawanan Ratu Kalinyamat dan kami dari DPRD mendukung langkah itu," katanya.