Aria Bima: WNA masuk Indonesia sudah lewati proses isolasi

Rabu, 12 Mei 2021 00:27 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (ANTARA/Aris Wasita)

Solo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia di tengah kebijakan peniadaan mudik Lebaran sudah melewati proses isolasi.

"Mengenai warga asing, ya semua ada prokotolernya. Dua minggu betul mereka menjalani isolasi mandiri di hotel kanan kiri bandara itu," katanya pada pertemuan virtual dengan wartawan yang diikuti dari Solo, Selasa.

Ia mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dipersandingkan dengan kebijakan peniadaan mudik yang digulirkan oleh masyarakat.

Menurut dia, pemerintah maupun masyarakat sendiri akan sulit melakukan kontrol untuk mencegah penularan COVID-19 dengan datangnya pemudik ke daerah-daerah.

Baca juga: Aria Bima dorong OMK ikut jadi garda depan pengamalan Pancasila

Ia mengatakan jika dari prediksi sebanyak 1,5 juta pemudik tersebut masing-masing berinteraksi dengan lima orang saja dan 10 persennya terkonfirmasi positif COVID-19, maka negara akan kesulitan memberikan pelayanan kesehatan.

"Klaster mudik ini dikhawatirkan menyebar, termasuk jika mereka terpapar di transportasi massal. Mengenai kekhawatiran menyebarnya klaster keluarga ini karena mana ada tradisi kita pakai masker di depan orang tua," katanya.

Dia mengatakan bahwa tidak mudah bagi Indonesia untuk melakukan penutupan akses masuk WNA seiring dengan kesepakatan antarpemerintah.

"Ketergantungan kita dengan negara-negara tersebut cukup kuat, termasuk dengan India, seperti alat kesehatan, saat ini ketahanan kesehatan kita masih sangat tergantung dengan negara lain," katanya.

Menurut dia, masuknya WNA tersebut tidak ada hubungannya dengan keperluan bisnis melainkan kesepakatan pemerintah.

"Oleh karena itu, yang penting tindakannya adalah bagaimana sekecil mungkin mengurangi kerumunan. Mengatasi dampak harus bareng, karena kalau melarang (WNA, red.) masuk, konsekuensinya kita juga dilarang ke sana. Ini kesepakatan antarpemerintah, bukan persoalan bisnis," katanya.

Baca juga: Karang taruna diminta bumikan Pancasila
Baca juga: Aria Bima: Tak boleh ada monopoli untuk vaksin COVID-19
Baca juga: Aria Bima inginkan Solo jadi contoh baik dalam keberagaman