Banggar DPR RI akui semua anggaran terkena "refocusing" penanganan COVID

Kamis, 26 Agustus 2021 13:54 WIB

Anggota Banggar DPR RI Sunarna saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (26/8/2021), terkait dengan pembahasan RAPBN 2022. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sunarna mengakui semua anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 masih terkena refocusing untuk mendukung penanganan COVID-19.

"Pembahasan RAPBN 2022 kan masih terus berlanjut," kata dia yang juga anggota Komisi IV DPR RI usai menyerahkan bantuan sembako untuk penanganan COVID-19 kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, refocusing tersebut dilakukan karena mayoritas alokasi belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2022 masih difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, seperti pelaksanaan vaksinasi dan sebagainya.

Baca juga: Pemkab Banyumas fokuskan kembali APBD 2021 untuk penanganan COVID-19

"Masih untuk penanganan COVID-19 seperti vaksinasi dan sebagainya. Semua kena refocusing, anggarannya sudah mepet semua, kena refocusing," katanya menegaskan.

Sementara saat memberikan sambutan, Sunarna mengatakan program vaksinasi masih terus digenjot oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kata dia, anggaran untuk program vaksin terus ditambah oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan percepatan vaksinasi.

Ia mengatakan jika masyarakat bergerak semua untuk menanggulangi COVID-19 dan mendukung program vaksinasi, akan berdampak terhadap perbaikan perekonomian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan fokus utama alokasi belanja pemerintah pusat yang dalam RAPBN 2022 ditetapkan sebesar Rp1.938,3 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan secara rata-rata belanja pemerintah pusat tumbuh 13,5 persen dari 2019 sampai 2021 yaitu Rp1.496,3 triliun pada 2019 dan Rp1.833 triliun pada 2020 serta diproyeksikan mencapai Rp1.927 triliun pada 2021.

Mayoritas belanja tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19 dan bantuan sosial (bansos) karena masyarakat memang membutuhkan belanja-belanja melalui insentif-insentif yang diberikan pemerintah.

Baca juga: Pemkab Cilacap fokuskan kembali APBD 2021 untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Pemkab Temanggung refocusing anggaran Rp50 miliar untuk tangani COVID-19