Presiden: Penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara bentuk kebinekaan

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," kata Presiden Jokowi dalam prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara di Kawasan Titik Nol Kilometer IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.

Dalam prosesi tersebut, Presiden menerima tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa oleh masing-masing gubernur dari lokasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya wilayah.

Masing-masing gubernur menyerahkan tanah dan air kepada Presiden untuk disatukan ke dalam gentong besar sebagai tanda bahwa Ibu Kota Nusantara adalah milik seluruh provinsi dan masyarakat di dalamnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawali penyerahan tanah dan air kepada Presiden, kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan tanah dan air Nusantara ditutup oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyerahkan tanah dan air dari Kutai Kartanegara serta Kesultanan Paser.

Dengan penyatuan tanah dan air tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai cita-cita besar bangsa segera dimulai.

"Kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini," ujar Presiden.

Selepas acara tersebut, Presiden dan para gubernur juga melakukan penanaman pohon bersama di lokasi yang tak jauh dari tugu titik nol kilometer.

Dalam kesempatan tersebut, setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN untuk kemudian melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.