Pemerintah bangun mekanisme digitalisasi pelayanan ke pedesaan

Selasa, 29 Maret 2022 18:36 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negari (Kemenndagri) Suhajar Diantoro (tengah), didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H Ganinduto (kiri), dan Ketua Yayasan Internet Indonesia (GIIF), Jamalul Izza dalam acara DNES 2022, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (29/3/2022).. ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.

Solo (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negari (Kemenndagri) Suhajar Diantoro mengatakan pemerintah sedang membangun mekanisme digitalisasi pelayanan hingga ke pedesaan untuk pemerataan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Untuk itu, pemerintah daerah didorong mencontoh desa-desa yang telah mengimplementasikan pelayanan digital agar lebih cepat, mudah, dan baik," kata Suharja, dalam acara Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa.

Pemerintah dengan fungsi pelayanan wajib memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Hal ini, hanya bisa diwujudkan dengan digitalisasi pelayanan. Agar pemerintah menjadi organisasi pelayanan yang memberikan layanan lebih cepat dan maju.

Baca juga: Menanti satu data di tengah digitalisasi

Suhajar menjelaskan untuk menuju digitalisasi pelayanan hingga ke pedesaan, kendala utamanya yakni soal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Perbaikan infrastruktur meliputi koneksi internet yang dipercepat dan peningkatan SDM dalam membangun pelayanan digital. Termasuk peran pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, terkait digitalisasi negara-negara yang mengalami kemajuan lebih cepat dari sejumlah negara lain karena kemampuan negara itu, mentransformasikan pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.

"Jadi ternyata pemerintah itu, pelayan, hal ini, yang diterjemahkan Presiden Joko Widodo ada lima prioritas dalam pemerintahan antara lain pertama infrastruktur, dua pengembangan SDM, dan penyederhanaan birokrasi," katanya.

Posisi sebagai pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Jadi rakyat di atas dan pemerintah di bawah. "Maka, Presiden Jokowi selalu mengatakan kita ini pelayanan masyarakat," katanya.

Transformasi birokrasi harus berubah menjadi organisasi "new public service". Negara-negara maju bahkan sudah berkembang menjadi "dynamic goverment" atau layanan pemerintahan yang bisa menjawab keinginan rakyatnya.

Rakyat ingin cepat, mudah gratis dan ingin dilayani dengan baik. Maka, negara-negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan dituntut memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, gratis, dan baik. Bagaimana caranya, pelayanan dihubungkan dengan teknologi informasi (IT).

Kemendagri menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan dikemas dengan tema Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit 2022. Pihaknya berharap acara ini, akan memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dari Kabupaten Kota hingga kelurahan hingga desa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie H Ganinduto mengatakan SDM menjadi permasalahan nasional dan tidak hanya di daerah. Solusinya, edukasi dan literasi serta peningkatan perekonomian pedesaan.

Dia mengatakan event tersebut mempertemukan industri digital dengan pemerintah daerah. Sehingga upaya pemerintah menyelesaikan desa yang belum terkoneksi digitalisasi lebih ringan dan cepat tercapai. Karena, daerah pedesaan selama ini, masih merasa kebingungan melakukannya transformasi digital.

Pada acara Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022, yang digelar oleh Kadin Indonesia, Yayasan Internet Indonesia bekerja sama Pemkot Surakarta dihadiri ratusan peserta dari 500 daerah kabupaten dan kota di Indonesia serta dimeriahkan 41 stand dari perusahaan berbasis digital yang mengisi expo.

Baca juga: Pemprov Jateng gandeng Perbarindo dampingi UMKM di era digitalisasi