Bank Jateng dukung penuh pemda capai target PAD

Selasa, 16 Mei 2023 18:50 WIB

"Talk show" Bupati Kendal Bersama KPK dalam Rangka Capaian Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) Komisi Pemberantasan Korupsi, Area Perubahan Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2023, di Kendal, Senin (15/5/2023). Dok. Bank Jateng

Semarang (ANTARA) - Guna mendukung pemerintah daerah di seluruh Jawa Tengah mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), Bank Jateng melengkapi fasilitas layanan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Transaction Banking Bank Jateng Joni Anwar dalam talk show Bupati Kendal Bersama KPK dalam Rangka Capaian Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) Komisi Pemberantasan Korupsi, Area Perubahan Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2023, di Kendal, Senin (15/5/2023).

Selan Joni Anwar, hadir pula selaku narasumber dalam acara tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama didampingi Kasatgas Korsup Wilayah 3 KPK Uding Juharudin, Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, beserta jajaran Forkopimda Kendal.

Acara juga dihadiri para asisten, staf ahli, jajaran kepala OPD, para camat, serta perwakilan kepala desa, serta pengurus dan anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kendal.

Joni Anwar menjelaskan Bank Jateng mendukung pemda se-Jawa Tengah dalam layanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Realisasi dari dukungan itu adalah Bank Jateng men-support 3.000 alat monitoring pajak atau tapping box di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemasangan alat tersebut berdasarkan amanat dari KPK RI guna optimalisasi PAD sektor pajak daerah.

"Kita sudah laksanakan supaya PAD naik. Di Kendal ini ada sekitar seratusan. Berapa pun yang pemda, minta pasti akan kami support," ujar Joni.

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi juga terus ditingkatkan. Namun diakui bahwa masih ada upaya yang kurang maksimal sehingga menjadi perhatian khusus untuk menjadi catatan.

“Dari monitoring itu, memang ada beberapa yang kurang maksimal. Tentunya kita butuh supporting di lapangan untuk memaksimalkan," ujar Joni.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal Abdul Wahab mengatakan tahun 2023 merupakan tantangan yang cukup besar. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan para stakeholder, pentahelix atauu multipihak.

"Kita mengumpulkan stakeholder, mulai dari awak media, LSM, pelaku usaha, dan para OPD, untuk bisa ikut mendorong peningkatan PAD. Salah satunya yang disinggung Pak Joni tadi, kita sudah kasih tapping box untuk restoran, tapi yang di restoran ini kadang dipasang, kadang tidak," ujarnya kepada awak media usai acara.

Wahab juga mengakui di Kendal terdapat 100 tapping box yang disediakan oleh Bank Jateng. "Tapi, ya tidak semuanya dipakai dengan baik. Ada beberapa yang pasang lepas, pasang lepas," lanjutnya.

Padahal, menurut Wahab, restoran hanya sebagai wajib pungut yang melakukan pemungutan pajak makanan dan minuman dari pengunjung restoran, kemudian disetorkan ke kas daerah.

Untuk itu, dia berharap, dengan dihadirkannya KPK, bisa memberikan imbauan dan mendorong para pengusaha hotel dan resto berperan aktif dan maksimal meningkatkan PAD Kabupaten Kendal.

"PBB kan dibayar setahun sekali, tapi kalau resto kan setiap hari. Jika hal itu dioptimalkan, dan benar-benar dipungut, insya Allah akan melebihi PBB. Perlu saya tegaskan di sini, tidak ada kenaikan pajak," tandasnya.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama memaparkan terkait Monitoring Center for Prevention (MPC) KPK. Dijelaskan, MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

"MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia," jelas Bahtiar.

Adapun Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto menyampaikan bahwa kehadiran KPK menjadi pencerahan dan dapat menguatkan komitmen sebagai penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya korupsi.

Selain itu, kehadiran tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi, yang senantiasa membutuhkan arahan dan saran dari KPK.

"Semakin dekat dengan KPK akan membuat kita tertahan untuk tidak terjadi praktik korupsi. Dengan hubungan yang baik, kita berharap terus mendapat supervisi dan koordinasi, supaya tidak terjadi praktik korupsi di tengah-tengah kita semua," ujar Bupati Dico. ***