Pemkot Pekalongan implementasi sekolah siaga kependudukan

Kamis, 25 April 2024 08:37 WIB

Para pengajar sekolah sedang mendapatkan pengarahan atau materi tentang pentingnya sekolah siaga kependudukan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. (ANTARA/HO-Humas Kota Pekalongan)

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah, mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan pada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs, SMA sederajat, dan sekolah luar biasa untuk membentuk generasi berencana.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan, Rabu, mengatakan sekolah siaga kependudukan bukan berdiri sebagai mata pelajaran baru dan tidak menambah jam pelajaran, namun hanya mengintegrasikan sehingga pendidik lebih memberikan penekanan saat penyampaian materi.

"Sekolah siaga kependudukan bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung konten genre, pusat informasi dan konseling remaja, dan bisa juga kolaborasi dengan dinas maupun lembaga lain seperti BNN dan sekolah adiwiyata," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nur Agustina mengatakan persoalan kependudukan bukan hal yang bisa dianggap remeh, karena wilayah Indonesia dihadapkan bonus demografi dan tantangan mewujudkan visi Indonesia emas, serta generasi muda yang berkualitas.

Oleh karena itu, katanya, satuan pendidikan menjadi salah satu sasaran agar seluruh peserta didik berkategori usia remaja perlu mendapat program terkait dengan edukasi, advokasi kependudukan, kesehatan reproduksi dengan sekolah mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran.

"Kami berharap satuan pendidikan yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak maupun yang belum dapat mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan. Kami minta pendidik harus mempunyai pengetahuan itu," katanya.

Dia mengatakan pengajar dapat menyisipkan materi kependudukan di dalam rencana pembelajaran ada pojok kependudukan supaya anak didik fokus dengan tema kependudukan termasuk di dalamnya seperti bahaya pergaulan bebas dan narkoba.

"Kami berharap satuan pendidikan melengkapi pojok kependudukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi, karena Indonesia berdasarkan survei tingkat literasi masih tergolong rendah sehingga dengan adanya pojok kependudukan di sekolah, peserta didik lebih tertarik untuk membaca," katanya.