Inilah empat desa tangguh bencana di Purbalingga

Senin, 27 Mei 2024 16:00 WIB

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Prayitno pada kegiatan peningkatan kapasitas bagi perwakilan dari empat desa yang menjadi sasaran pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Gedung Olahraga Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Senin (27/5/2024). (ANTARA/HO-BPBD Purbalingga)

Purbalingga (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pembentukan empat desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Purbalingga, yakni Desa Gondang, Desa Tlahab Lor, Siwarak, dan Karangreja agar memiliki kemandirian untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman potensi bencana.

Pembentukan destana di empat desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tersebut ditandai dengan peningkatan kapasitas perwakilan masing-masing desa di Gedung Olahraga Desa Tlahab Lor, Senin-Rabu (27-29/5).

"Pembentukan destana bertujuan agar desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jateng Wahyudi Fajar saat membuka kegiatan di Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan data, di wilayah Jateng terdapat lima kabupaten/kota memiliki kelas risiko bencana tinggi dan 30 kabupaten/kota memiliki kelas risiko sedang.

Dari hasil kajian risiko bencana di Jateng periode 2000-2024, kata dia, terdapat 14 jenis ancaman bencana dan tidak ada satu pun wilayah di provinsi itu yang aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan berpotensi memunculkan korban harta benda maupun jiwa.

"Maka, pembentukan destana dilakukan sebagai upaya menyiapkan warga menghadapi bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga Prayitno mengatakan hingga saat ini di Purbalingga telah ada lima destana, yakni Desa Karangbawang dan Tanalum di Kecamatan Rembang, Desa Banjarsari di Kecamatan Bobotsari, Desa Purbasari di Kecamatan Karangjambu, serta Desa Muntang di Kecamatan Kemangkon.

Ia mengharapkan dengan adanya fasilitasi dari BPBD Jateng berupa pembentukan empat destana dan rencana pembentukan destana melalui APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 untuk enam desa, maka jumlah destana yang sudah terbentuk di Purbalingga hingga akhir tahun 2024 sebanyak 15 desa.

"Pembentukan destana ini penting diupayakan, karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga juga menjadi cakupan Kawasan Risiko Bencana (KRB)," katanya.

Berdasarkan data Kajian KRB Tahun 2024-2029, kata dia, di Purbalingga terdapat wilayah KRB banjir seluas 12.345 hektare yang tersebar 10 kecamatan meliputi Kemangkon, Purbalingga, Kaligondang, Kutasari, Bobotsari, Karangmoncol, Rembang, Karangjambu, Karanganyar, dan Bukateja.

Selanjutnya, KRB Gerakan Tanah seluas 16.510 hektare tersebar di 13 kecamatan selain wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Kemangkon, Bukateja, dan Padamara, serta KRB Bencana Angin Ribut yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

"Bahkan, di Purbalingga juga terdapat KRB Letusan Gunung Slamet seluas 8.015 hektare yang tersebar di Kecamatan Karangreja, Bojongsari, dan Kutasari," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan data, pada tahun 2023 di Purbalingga terdapat 92 kejadian bencana dan kekeringan yang tersebar di 146 desa dari 18 kecamatan.

Sementara sejak awal Januari 2024 hingga pekan ketiga bulan Mei 2024, kata dia, telah tercatat sebanyak 57 kejadian bencana, sedangkan potensi warga yang terdampak bencana rata-rata mencapai kisaran 96.000 jiwa.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka pembentukan empat destana di Kecamatan Karangreja melibatkan fasilitator dari Pusat Studi dan Mitigasi Bencana (PSMB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta selaku pemateri.

Menurut dia, materi yang disajikan di antaranya konsep dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, kajian risiko bencana partisipatif, peta ancaman dan peta risiko, sistem peringatan dini, serta rencana evakuasi dan peta evakuasi.

"Selain itu, pembentukan organisasi relawan desa, pembentukan forum pengurangan risiko bencana desa, serta rencana penanggulangan bencana desa. Nantinya juga ada simulasi penanganan bencana," kata Prayitno.*