APBN mampu redam guncangan global, Jateng masih tumbuh 4,92 persen

Jumat, 27 September 2024 15:45 WIB

Pemaparan kinerja perekomian Jawa Tengah 2024. Dok. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Semarang (ANTARA) - Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim yang membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi global dan berimbas pula pada kondisi ekonomi di Jawa Tengah.

Namun demikian, APBN mampu menjadi peredam guncangan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Demikian siaran pers yang diterima dari Iman Widhiyanto, Kepala Bidang PPA II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jumat.

Dengan dukungan APBN, perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II 2024 mampu tumbuh sebesar 4,92% (y-on-y) dengan tingkat inflasi yang terkendali pada Agustus 2024 sebesar 1,77% (yoy) dan -0,07% (month to month - mtm).

Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan capaian nilai tukar petani (NTP) pada Agustus 2024 sebesar 113,8 serta nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 99,99.

Perkembangan kinerja fiskal regional

APBN sampai dengan bulan Agustus 2024 mencatatkan kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp75,66 triliun (60,68%), sementara realisasi Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp26,48 triliun (56,45%) dan Belanja TKD mencapai Rp49,38 triliun (71,65% dari pagu). Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, terdapat pendapatan daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp73,44 triliun (65,26%) dan belanja daerah dengan realisasi Rp62,77 triliun (53,78%). Penyaluran DAK fisik hingga 31 Agustus 2024 telah mencapai Rp1,25 triiun (32,20%).

Pada penerimaan perpajakan terdapat pertumbuhan signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp28,39 miliar atau 83,16% (yoy) dipengaruhi setoran wajib pajak atas PBB perhutanan dan pertambangan minerba yang pada tahun 2024 ini dilakukan lebih awal dibandingkan tahun 2023.

Realisasi pada penerimaan PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar Rp178,53 miliar (-8,37) dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan atas pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi karena adanya peninjauan UKT.

Pada komponen belanja negara, terdapat beberapa satker baru (lapas/rutan) yang belum beroperasi secara normal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di belanja barang. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah s.d. 31 Agustus 2024 menunjukkan defisit Rp0,21 triliun.

Adapun pada APBD, terdapat realisasi pendapatan APBD sebesar Rp73,44 triliun (65,26%) dan realisasi belanja APBD sebesar Rp62,77 triliun (53,78%) sehingga terdapat surplus APBD sebesar Rp10,67 triliun dengan pembiayaan Rp1,54 triliun dan menghasilkan silpa Rp12,2 triliun (turun -18,15% yoy).

Beberapa isu terkait penyaluran TKD di antaranya terdapat beberapa jenis DAU Specific Grant yang batas penyalurannya pada akhir Agustus 2024 sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya realisasi DAU sebesar Rp3,26 triliun (13,01%). DAK fisik tumbuh Rp240,83 M (23,75%) disebabkan percepatan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang akhir periode pemerintahan presiden.

Pada penyaluran Dana Desa, terdapat 5 kabupaten yang capaian penyaluran Dana Desa telah 100%, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali yang berpengaruh pada tumbuhnya realisasi Dana Desa Rp1,23 triliun (21,66%). Secara keseluruhan realisasi TKD berkontribusi sebesar 65,30% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah.

Kinerja kredit program pemerintah

Peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp33,23 triliun (tumbuh 25,39%, yoy) untuk 645.772 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp16,68 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp1,99 triliun untuk 42.521 debitur dan terkecil di Kota Magelang Rp90,94 miliar untuk 1.945 debitur.

Adapun realisasi penyaluran kredit ultra mikro (UMi) mencapai Rp820,76 miliar (tumbuh 5,35%, yoy) untuk 182.374 debitur yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp757,7 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp62,55 miliar untuk 13.228 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp2,11 miliar untuk 498 debitur.

Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran Rp23,55 triliun untuk 589.675 debitur. Adapun bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp23,62 triliun untuk 562.003 debitur.

Analisis tematik

Kebijakan fiskal dalam APBD dan APBN diharapkan mampu memberikan dampak yang optimal, terutama dalam penciptaan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dari sisi pendapatan, UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah.

Kebijakan PDRD ditujukan untuk menurunkan administation and compliance cost, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundangan lain.

Ditinjau dari tren pendapatan asli daerah, penerimaan PAD pemerintah provinsi dan konsolidasi pemerintah kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

PAD pemerintah provinsi selama enam tahun terakhir mengalami tren kenaikan dengan rata-rata 5,34%, sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19.

Adapun PAD konsolidasian pemerintah kabupaten/kota selama 6 tahun terakhir mengalami tren kenaikan dengan rata-rata 3,84%. Pada saat terjadi pandemi COVID-19, PAD konsolidasian kabupaten/kota masih mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan akan tetap optimistis dan terjaga stabil. APBN regional Jawa Tengah dengan didukung peran APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi terus tumbuh akseleratif untuk menjaga pemulihan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah. ***