Aksi membersihkan lingkungan warnai peringatan HKSN 2024 di Banyumas

Jumat, 20 Desember 2024 14:55 WIB

Aksi kerja bakti membersihkan lingkungan mewarnai peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2024 yang diselenggarakan Sentra Satria Baturraden di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (20/12/2024). ANTARA/Sumarwoto

Banyumas (ANTARA) - Aksi bersih lingkungan mewarnai peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 yang diselenggarakan Sentra Satria Baturraden Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial (UPT) Kementerian Sosial (Kemensos) di Desa Ketenger, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kegiatan yang melibatkan sekitar 100 pegawai Sentra Satria Baturraden dibantu 20 orang penerima manfaat serta puluhan warga dan pilar sosial itu dilakukan dengan membersihkan jalan setapak dan saluran air di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jumat.

"Kegiatan ini sesuai dengan arah Pak Prabowo Subianto bahwa kegiatan-kegiatan Kemensos harus melibatkan kolaborasi dengan masyarakat dan harus aksi nyata, bukan cuma seremonial, sehingga kami melaksanakan kerja bakti dan gotong royong di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu kegiatan HKSN 2024 di Sentra Satria Baturraden diisi dengan berbagai kegiatan yang dimulai sejak tanggal 15 Desember, seperti bakti sosial, pengukuran kaki dan tangan palsu, fisioterapi, pemberian bantuan untuk anak-anak disabilitas, maupun kegiatan pemberdayaan.

Darmanto mengatakan kegiatan tersebut untuk mengingat rasa kesetiakawanan sosial seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu dalam melawan penjajahan Belanda.

Setelah kerja bakti, seluruh pegawai Sentra Satria Baturraden mengikuti kegiatan Menteri Sosial Menyapa secara daring dalam puncak peringatan HKSN 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Dalam acara tersebut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya telah mengelompokkan kembali sasaran Kemensos yang sebelumnya mencapai 26 sasaran menjadi 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS).

Ke-12 PAS itu terdiri atas anak rentan, difabel, lansia telantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus pada komunitas adat terpencil, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza/AIDS, masyarakat bermasalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin.

Mensos juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada insan Kemensos untuk bekerja dengan menggunakan data yang akurat.

"Data akurat ini menjadi taruhan kita semua sebab akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sering kita mendapatkan keluhan-keluhan dari banyak masyarakat," katanya.

Menurut dia, keluhan-keluhan yang sering muncul tersebut antara lain berasal dari masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial (bansos) tetapi justru tidak mendapatkannya, sedangkan warga yang tidak berhak malah mendapatkan bansos.

"Maka itu Presiden berpesan bekerjalah dengan data yang akurat, dan dengan data yang akurat itu, pekerjaan kita akan lebih efektif dan akan terukur," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, saat sekarang data sedang diproses dan dikonsolidasikan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atas arahan Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, nantinya tidak ada lagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena sudah dilebur menjadi satu dengan nama Data Tunggal Sosial Ekonomi.

"Sebab DTKS ini ya harus saya akui, jujur saya akui banyak masalah, karena itulah maka arahan Presiden jelas, ini dikonsolidasikan. Nanti kalau ada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak dapat setelah diterapkan kriteria baru ini, mohon dimaklumi dan mohon ditenangkan oleh para pendamping," kata Mensos.