Pemerintah bantu 3.003 petani Jepara yang puso

Sabtu, 28 Desember 2024 17:09 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan stimulan gagal panen akibat bencana alam banjir tahun 2023 dari BNPB Tahun 2024 di Gedung Shima Setda Jepara, Sabtu (28/12/2024). (ANTARA/HO-Humas.)

Jepara (ANTARA) - Pemerintah menyalurkan bantuan stimulasi untuk 3.003 petani di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang mengalami gagal panen tanaman padi atau puso akibat banjir pada tahun 2023.

"Nilai bantuannya sebesar Rp12,7 miliar, karena banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara pada Januari-Maret 2023 mengakibatkan 1587,6 hektare lahan pertanian di 47 desa yang tersebar di 11 kecamatan gagal panen," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid saat menghadiri kegiatan penyerahan bantuan ke penerima bantuan stimulan gagal panen akibat bencana alam banjir tahun 2023 dan bantuan Logistik dan Peralatan (Logpal) BNPB Tahun 2024 di Gedung Shima Setda Jepara, Sabtu.

Sementara jumlah petani yang terdampak sebanyak 3.003 orang yang tergabung dalam 76 kelompok tani (Poktan).

Turut diserahkan juga bantuan sarana prasarana bagi BPBD Jepara untuk penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan di Kota Jepara.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pemulihan, Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini, Kalakhar BPBD Jateng Bergas C Penanggungan, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna beserta Forkompinda dan para petani penerima bantuan.

Ia mengungkapkan Komisi VIII memang bermitra dengan BNPB sehingga berupaya mengawal agar bantuan untuk tanaman padi terdampak banjir pada awal 2023 bisa diterima petani.

Sementara Kabupaten Jepara, termasuk yang dapat prioritas karena awal 2023 bencana terjadi di mana-mana. Bahkan di Jateng ada enam kabupaten/kota yang mengalami bencana, belum termasuk di luar Pulau Jawa seperti Medan.

Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Indonesia memang banyak daerah yang rawan bencana alam, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lainnya. Sehingga BNPB perlu dukungan anggaran agar bisa menangani permasalahan bencana alam secara maksimal

"Kami komitmen memperkuat penganggaran di BNPB guna memudahkan BPBD provinsi atau kabupaten kota. Pemkab Demak saja bingung karena anggarannya tidak memadai untuk penanganan bencana," ujar wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.

Direktur Pemulihan, Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini berpesan agar bantuan yang diberikan dimaksimalkan untuk mendukung pertanian.

Ia juga berharap para petani ikut program asuransi lewat PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) milik pemerintah.

"Tujuannya agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana bisa dicover oleh Jasindo. Jangan malah dipakai untuk lainnya karena kita tidak tahu apakah jika terjadi bencana lagi akan dapat bantuan seperti ini," ujarnya.

Sarkani, salah satu petani penerima bantuan mengaku bersyukur karena tanaman padinya seluas 2,5 hektare di Desa Gerdu, Kecamatan Pecangaan, Jepara, gagal panen dan rugi hingga Rp70 juta akibat banjir yang terjadi pada Januari-Maret 2023.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk membeli pupuk dan berbagai operasional lainnya.