DPD: TPG langsung ditransfer ke guru langkah tepat

Rabu, 5 Februari 2025 21:20 WIB

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Muhdi. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah Dr Muhdi menilai kebijakan untuk mentransfer tunjangan profesi guru (TPG) langsung ke rekening masing-masing guru merupakan langkah tepat.

"Menanggapi masukan para senator tentang mekanisme penyaluran TPG, mulai tahun ini Mendikdasmen akan merombak dengan mentransfer langsung ke rekening penerima/guru tanpa perantara pemerintah daerah," katanya di Semarang, Rabu.

Diakuinya, pencairan TPG guru di bawah Kemendikdasmen yang dilakukan triwulan sekali sering sangat terlambat, apalagi terkadang sampai triwulan kedua belum cair untuk triwulan pertama.

Menurut dia, terobosan yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait pencairan TPG itu merupakan terobosan yang solutif dan sangat ditunggu para guru.

Terlebih lagi, kata Muhdi yang juga Ketua PGRI Jawa Tengah itu, masalah keterlambatan tunjangan ternyata tidak terjadi di Kementerian Agama yang sama-sama menyalurkan dana tunjangan sertifikasi.

"TPG di bawah Kemenag pencairannya setiap bulan. Pencairan model triwulan, apalagi terlambat (seperti yang terjadi di Kemendikdasmen, red.) mengurangi makna sebagai tunjangan profesi dan menjadikan kemanfaatannya kurang produktif untuk pengembangan profesi," katanya.

Untuk itu, ia berharap pencairan TPG yang akan ditransfer langsung ke guru penerima, nantinya juga dapat dicairkan setiap bulan sehingga TPG dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Ia mengatakan perombakan mekanisme penyaluran tunjangan guru di bawah Kemendikdasmen tersebut dilakukan guna mempercepat kesejahteraan guru yang menjadi salah satu fokus program tahun ini.

Kebijakan tersebut, kata dia, juga menyasar pada guru honorer yang mendapat bantuan langsung sebesar Rp300 ribu sampai dengan Rp500 ribu per bulan.

"Kemendikdasmen sudah merencanakan pada 6 Februari 2025 dan akan segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data guru honorer yang belum mendapat tunjangan sertifikasi untuk mendapat bantuan dengan ditransfer langsung tunai tersebut," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

Muhdi mengapresiasi kebijakan-kebijakan Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam merespons berbagai masalah pendidikan yang menjadi keluhan dan tuntutan masyarakat, guru dan PGRI, di samping kurikulum, penerimaan peserta didik baru, beban administrasi guru, termasuk pencairan TPG.

"Semoga pendidikan bermutu untuk semua dapat dicapai menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

Baca juga: Langkah taktis Mbak Ita atasi banjir di Kelurahan Kudu