PGRI Jateng pastikan kawal RUU Sisdiknas

Minggu, 23 Februari 2025 20:00 WIB

Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah memastikan akan terus mengawal pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

"Ada isu penting ke depan, yaitu ada RUU Sisdiknas yang sekarang masuk ke (prolegnas) prioritas yang saya kira tahun ini akan dilakukan (dibahas, red.)," kata Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi, di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikannya di sela Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I PGRI Jateng yang berlangsung di Auditorium Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Muhdi yang juga Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu akan terus mengawal pembahasan RUU Sisdiknas untuk meningkatkan pendidikan bermutu, termasuk perlindungan terhadap guru.

"Dan kami akan bersama-sama ingin ikut, ya memberikan masukan kepada DPR kepada pemerintah," kata mantan Rektor Upgris tersebut.

Menurut dia, UU Sisdiknas perlu mengatur tentang perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan guru, sebab peran guru sangat sentral dalam keberlangsungan pendidikan.

"Saya kira perlu diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas untuk pendidikan bermutu untuk semua itu bisa dicapai, termasuk perlindungan terhadap guru, termasuk juga kesejahteraan para guru," katanya.

Diakuinya, ada beberapa isu penting yang dibahas dalam Konkerprov I PGRI Jateng, yakni pertama tentang arah kebijakan pendidikan yang baru seiring dengan program pemerintah untuk pendidikan bermutu untuk semua.

"Kami akan menjadi bagian penting untuk memastikan semua anak memperoleh kesempatan mendapat pendidikan terutama di Wajib Belajar yang sekarang menjadi 13 tahun," katanya.

Kemudian, kata dia, berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru, khususnya mereka yang masih honorer akan menjadi fokus dalam pembahasan tersebut.

"Ini menjadi fokus juga bagi kami, sekalipun kita tahu saat ini pemerintah sedang ada efisiensi, tetapi kami perjuangkan untuk tidak mengganggu upaya penyelesaian pengangkatan menjadi ASN, memastikan guru yang belum sertifikasi segera mendapat sertifikasi," katanya.

Serta, kata dia, memastikan guru yang belum S1 untuk mendapat kesempatan meningkatkan kualifikasi, dan memastikan para guru mendapat tunjangan profesi penuh secara tepat waktu.

"Dan kami mengapresiasi apa yang sudah direncanakan oleh Pak Menteri. Ada perbaikan-perbaikan semua sebagaimana disampaikan dalam ulang tahun ya PGRI pada tahun 2024, dan kami akan kawal itu semuanya," kata Muhdi.