Bank Jateng salurkan KUR Rp7 triliun

Selasa, 15 April 2025 08:19 WIB

Layanan di Bank Jateng di Kantor Cabang Pembantu Kota Kudus di Jalan Ronggolawe Kudus. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Bank Jateng hingga April 2025 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp7 triliun sehingga optimistis rencana penyaluran Rp8 triliun selama satu tahun segera tercapai.

"Kami optimistis rencana penyaluran KUR selama setahun bisa tercapai. Bahkan, Bank Jateng dinobatkan sebagai penyalur KUR terbesar kategori BPD (bank pembangunan daerah) di Indonesia," kata Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro di Kudus, Selasa.

Meskipun penyaluran KUR cukup tinggi, kata dia, tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) untuk elemen usaha mikro kecil menengah (UMKM) tergolong rendah karena hanya 0,8 persen.

Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan Bank Jateng saat ini tidak lagi berdasarkan kredit untuk membiayai consumer goods yang sebelumnya cukup besar.

"Sekarang berubah menjadi metamorfosis sesuai visi dan misi pemerintah daerah, ikut meningkatkan pendapatan daerah melalui pembiayaan KUR untuk membangkitkan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) untuk penyaluran KUR," katanya.

Pinjaman sesuai kebutuhan masyarakat dengan plafon pinjaman maksimal Rp500 juta dengan suku bunga pinjaman cukup murah, yakni 6 persen.

Sedangkan penyaluran KUR di Bank Jateng Kudus saat ini mencapai Rp12 miliar dengan penyaluran untuk kredit mikro per bulan bisa mencapai Rp1 miliar.

"Pinjaman kurang dari Rp100 juta, bisa diberikan pinjaman tanpa agunan. Namun kami tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya," ujarnya.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris berharap penyaluran KUR benar-benar bisa membantu menumbuhkan pelaku UMKM.

Apalagi, kata dia, tingkat pengembalian kreditnya juga cukup bagus yang dibuktikan dengan tingkat NPL yang cukup rendah.

"Pemkab Kudus juga sangat mendukung pengembangan UMKM dengan berbagai program yang nantinya digulirkan," ujarnya.

Ia berharap Bank Jateng juga bisa meluncurkan kartu e-money sebagai dukungan terhadap pemintah daerah setempat yang sedang gencar melaksanakan program digitalisasi di semua retribusi.