Delegasi DPR Pertanyakan Pasukan AS di Darwin

Selasa, 24 April 2012 19:30 WIB

Anggota Kaukus DPR RI-Kongres AS dari PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari

"Pada hari pertama berkunjung ke Washington D.C. , Senin (23/4) waktu setempat, Kaukus DPR RI-United States Congress (Kongres AS) melakukan diskusi dengan Kurt Campbell. Dalam diskusi selama satu jam itu setidaknya membicarakan empat isu, satu di antaranya soal kebijakan penempatan pasukan AS di Darwin," kata anggota Kaukus DPR RI-Kongres AS, Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA Jateng di Semarang, Selasa malam.

Melalui perangkat komunikasi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mengatakan bahwa Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santosa yang notabene pimpinan delegsi DPR RI dalam forum itu mengemukakan posisi DPR yang berimbang dan kritis terhadap beberapa kebijakan luar negeri AS.

Pada kesempatan itu, lanjut Eva, delegasi menyatakan keberatan dan mempertanyakan kebijakan penempatan ribuan pasukan AS di Darwin, Australia, karena kehadiran pasukan AS tersebut justru berdampak mengganggu kestabilan kawasan.

Delegasi DPR RI juga berharap agar AS mengambil kebijakan yang kondusif yang dapat meredam potensi konflik terbuka soal Sengketa Laut Selatan karena konflik itu tentu akan mengganggu potensi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN.

Delegasi Kaukus juga mengingatkan pentingnya mendengarkan masukan-masukan dari Republik Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim yang demokratis dan berprospek ekonomi kuat, terutama untuk kebijakan-kebijakan AS di Suriah dan negara-negara Timur Tengah yang sedang mengalami musim semi demokrasi.

Sementara itu, Kurt Campbell merespons positif dan proporsional dengan mengakui dampak ketidaknyamanan dari pengiriman pasukan AS ke Darwin bagi pihak pemerintah dan parlemen RI. Pelibatan pasukan dari negara-negara ASEAN dalam latihan bersama AS-Australia merupakan salah satu strategi memperbaiki saling pengertian.

Kurt juga menyadari bahwa investasi AS paling besar di sektor ekstraktif (pertambangan) dan sepatutnya mengembangkannya ke arah industri dan jasa sehingga bisa menguatkan asas saling menguntungkan antara RI dan AS.

Kurt juga sepakat untuk memosisikan RI sebagai partner dan rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan AS untuk Timur Tengah dan Suriah.

Di akhir pertemuan, Kurt Campbell berharap Kaukus DPR RI dapat melengkapi upaya mengintensifkan dialog AS-RI melalui "multi-track diplomacy strategy". Tidak saja antarpemerintah dan antarparlemen di kedua negara, tetapi yang terpenting adalah dialog "People to People" (masyarakat) di kedua negara.

Kurt Campbell menjanjikan perbaikan kebijakan imigrasi untuk memudahkan masyarakat RI memperoleh visa dengan cara yang lebih menjaga martabat kedua belah pihak.

Dalam pertemuan itu, kata Eva, delegasi DPR RI memberi apresiasi atas kebijakan AS terkait dengan pencabutan sebagian sangsi terhadap Myanmar berupa larangan kunjungan pejabat Myanmar ke AS dan hambatan-hambatan investasi negara tersebut.