HKM Jangan Sekadar Program Populis-Marjinal

Kamis, 25 April 2013 17:07 WIB

ilustrasi

"Berdasarkan riset yang ada, di Indonesia sedikitnya ada 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, di mana sebagian besar mereka umumnya menggantungkan hidup dari hasil hutan," katanya di Jakarta, Kamis.

Di sela-sela hari kedua Temu Nasional Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) 2013 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan, ia menjelaskan usaha nengatasi persoalan kemiskinan masyarakat perdesaan yang tinggal di dalam atau sekitar hutan sejauh ini belum mendapakan perhatian serius dari Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah.

Walaupun berbagai peraturan kehutanan tentang pemanfaatan hutan oleh kalangan masyarakat miskin sudah diterbitkan, seperti Peraturan Menhut (Permenhut) no.37/2007 tentang HKM dan Permenhut No.49/2008 tentang HD, pada kenyataannya implementasinya tidak bisa berjalan dengan baik.

Hasbi Berliani memberi contoh program HKM dan HD yang ditargetkan sampai tahun 2015 bisa mengalokasikan hutan seluas 2,5 juta hektare untuk sumber penghasilan masyarakat miskin, namun sampai awal 2013 realisasinya baru mencapai 290 ribu hektare atau sekitar 19 persen dari target sampai akhir 2012.

Di sisi lain, kata dia, animo masyarakat perdesaan yang sangat antusias terhadap kedua program tersebut pada kenyataannya seperti "bertepuk sebelah tangan".

Menurut dia, usulan masyarakat untuk bisa memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya banyak mengalami hambatan, baik di tingkat pusat (Kemenhut) maupun di tingkat daerah (kabupaten atau provinsi).

Merujuk pada data yang ada, kata dia, sekurangnya 700 ribu hektare usulan HKM dan HD yang diajukan oleh desa dan kelompok masyarakat miskin di pelosok Nusantara hingga kini belum menunjukkan titik terang.

"Janji layanan 60 hari dari Kemenhut terhadap usulan HKM dan HD sebagaimana tercantum dalam Perdirjen No.10/2010 dan Perdirjen N0.11/2010 tentang Penetapan Areal Kerja HKM dan HD, sejauh ini tidak pernah ditepati," katanya.

Sedangkan layanan penerbitan perizinan pengelolaan hutan untuk kalangan masyarakat miskin dari pemerintah daerah juga seperti tersumbat.

Ia mengemukakan, masih terdapat masalah yang belum sinergis antara pusat dan daerah.

(A035)