Prof. Wiwieq: Elite Jadikan Rakyat Alat Pemberi Legitimasi

Selasa, 17 Desember 2013 15:44 WIB

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro. (Dok.)

"Akan tetapi, setelah itu mereka lupa mengurus dan melayani rakyat," kata Prof. Wiwieq, sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., ketika menyampaikan refleksi 2013 dan perspektif 2014 di bidang politik pada sebuah acara di Jakarta, Selasa.

Selama periode 2013, kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu, banyak isu krusial di bidang politik terkait dengan kepentingan rakyat luput dari penanganan serius penyelenggara negara.

"Fenomena selama periode 2013 merupakan ironi demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi tidak merakyat," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu.

Menurut Prof. Wiwieq, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pilkada langsung cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak merakyat atau penguasa-penguasa saja.

"Penyelenggara negara berganti, tetapi paradigma kerakyatannya tidak berubah, rakyat hanya sebagai objek demokrasi dan bukan subjek demokrasi," kata alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Jawa Timur, itu.

Prof. Wiwieq mengungkapkan bahwa pilpres langsung dan pilkada langsung juga belum bisa menghasilkan pemerintahan yang aspiratif. Celakanya, bahkan, mereka menyimpang dari kehendak rakyat yang memilihnya.

Ia lantas mencontohkan hajat hidup orang banyak acap kali dinafikan yang mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi, dan korupsi makin merajalela tak pandang bulu hinggap, baik di ranah ekesekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Sangat ironis, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat tetapi terasing dari rakyatnya. Dan, obsesi gerakan reformasi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (mengeliminasi KKN) tidak terwujud pada tahun 2013," katanya.

Hal itu mengingat, lanjut dia, praktik penyelenggaraan negara masih jauh dari prinsip-prinsip "good governance", khususnya transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi ruh perjuangan gerakan reformasi.