Gita : Keputusan MK Perkokoh Legitimasi Jokowi-JK Sebagai Presiden
Sabtu, 23 Agustus 2014 15:12 WIB
Gita Wirjawan (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
"Keputusan MK itu justru semakin memperkokoh legitimasi Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pasca ditetapkan KPU," kata mantan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Gita mengatakan, keputusan itu merupakan modal konstitusionalitas yang luar biasa untuk Jokowi-JK karena MK sendiri sudah menguji legalitas mandat yang diterimanya dari rakyat.
"Tentu masih ada ketidakpuasan dari pihak penggugat tapi saya berharap energinya dapat disalurkan untuk hal-hal yang lebih konstruktif," kata mantan Mendag ini.
Menurut Gita, pascaputusan MK semua pihak sebaiknya membantu presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat berhasil menunaikan amanatnya demi kesejahteraan rakyat.
Terlebih kesulitan perekonomian sedang melanda banyak negara menyusul pelbagai krisis politik dan konflik-konflik yang dapat menghambat pemulihan perekonomi di masing-masing kawasan.
"Sangat disayangkan jika kita masih terbelenggu fragmentasi politik pilpres karena akan menyulitkan upaya-upaya perbaikan bangsa," kata dia.
"Siapa lagi korbannya kalau bukan rakyat jelata apalagi cuaca ekonomi dunia diperkirakan tidak terlalu menggembirakan," kata dia.
Demokrasi yang sehat tentu tidak mengandaikan semua pihak harus pro pemerintah, bersikap kritis secara proporsional juga sangat diperlukan. Inilah cara membantu Jokowi-JK.
Gita mengatakan, keputusan itu merupakan modal konstitusionalitas yang luar biasa untuk Jokowi-JK karena MK sendiri sudah menguji legalitas mandat yang diterimanya dari rakyat.
"Tentu masih ada ketidakpuasan dari pihak penggugat tapi saya berharap energinya dapat disalurkan untuk hal-hal yang lebih konstruktif," kata mantan Mendag ini.
Menurut Gita, pascaputusan MK semua pihak sebaiknya membantu presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat berhasil menunaikan amanatnya demi kesejahteraan rakyat.
Terlebih kesulitan perekonomian sedang melanda banyak negara menyusul pelbagai krisis politik dan konflik-konflik yang dapat menghambat pemulihan perekonomi di masing-masing kawasan.
"Sangat disayangkan jika kita masih terbelenggu fragmentasi politik pilpres karena akan menyulitkan upaya-upaya perbaikan bangsa," kata dia.
"Siapa lagi korbannya kalau bukan rakyat jelata apalagi cuaca ekonomi dunia diperkirakan tidak terlalu menggembirakan," kata dia.
Demokrasi yang sehat tentu tidak mengandaikan semua pihak harus pro pemerintah, bersikap kritis secara proporsional juga sangat diperlukan. Inilah cara membantu Jokowi-JK.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada Raker Presiden dan Retreat Kabinet Merah Putih
31 October 2024 13:00 WIB
HLN ke-79, Dirut PLN tegaskan komitmen sebagai fondasi pembangunan nasional
29 October 2024 19:44 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017