Sudding: Tim 7 Dibentuk Cara Jokowi untuk tidak Melantik Budi Gunawan
Selasa, 27 Januari 2015 16:39 WIB
Syarifudin Sudding (FOTO ANTARA/Lucky.R)
"Pembentukan tim 7 itu adalah cara Pak Jokowi untuk tidak melantik BG. Nanti Pak Jokowi bisa menjelaskan kepada Ketua Umum PDIP atau orang-orang yang mendesak agar BG dilantik, saya kira ini tidak akan terealisasi (pelantikan BG) karena ada tim 7 yang dibentuk oleh Presiden dengan memberi saran atau rekomendasi kepada presiden," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Politisi Partai Hanura itu menambahkan, Presiden Jokowi tak ingin disalahkan soal Budi Gunawan.
"Jadi Presiden Jokowi menggunakan tangan orang lain untuk tidak melantik BG," sebut anggota Komisi III DPR RI itu.
Politisi Partai Hanura itu menambahkan, Presiden Jokowi tak ingin disalahkan soal Budi Gunawan.
"Jadi Presiden Jokowi menggunakan tangan orang lain untuk tidak melantik BG," sebut anggota Komisi III DPR RI itu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Hashim Djojohadikusumo pikat pendanaan hijau EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan
14 November 2024 21:08 WIB
Kementan RI : Varietas unggul baru tanam padi lahan payau hasilkan 7,1 ton/ha
14 November 2024 17:47 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017