"Insya Allah bukan dari internal tapi lebih pada permainan impor," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Penampilan beras sintetik alias beras plastik yang membahayakan nyawa manusia itu sangat mirip dengan beras asli. Beras plastik dibuat dari campuran kentang, ubi, dan resin (serupa dengan material pokok perabotan melamin).

Oleh karena itu, ia menilai, peredaran beras sintetis itu karena kelalaian dari instansi pembantu presiden.

"Menterinya harus bertanggung jawab, jangan semuanya dibebankan ke presiden saja. Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bea Cukai serta Bulog harus dilibatkan karena sudah meresahkan dan membahayakan masyarakat," katanya.

Ditambahkan dia, beredarnya beras sintetis itu karena dibantu pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan banyak dan cepat.

"Kalau tidak didukung oleh black market, tidak akan masuk ke Indonesia dan itu harus diusut tuntas. Pidananya berlapis-lapis karena menyangkut hajat hidup orang banyak," demikian Kurniawan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, menyatakan, pekan depan (26/5), DPR akan memanggil BPOM dan Kementerian Pertanian.

"Komisi IV DPR akan memanggil BPOM, Badan Karantina dan Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan beredarnya beras sintetis tersebut," kata dia.

Juga, sebut dia, beredarnya beras sintetis tersebut menjelang puasa tentu menjadi pertanyaan besar.

"Pelaku usaha atau importir melihat ada peluang untuk mengedarkan beras sintetis menjelang puasa karena kebutuhan akan beras sangat tinggi sehingga mendapat untung besar," kata dia.